Makassar, medianasional.id — Aksi unjuk rasa mahasiswa/i yang tergabung dari berbagai universitas kembali digelar di depan kantor DPRD propinsi sulawesi selatan jl.Urip Sumoharjo (Fly Over) Makassar terkait revisi UU KPK dan RKUHP yang dianggap bermasalah dan belum mendapat respon dari pihak pemerintah pada hari Senin, 30 September 2019.
Dalam aksi unjuk rasa turut hadir partai-partai Alternatif, tokoh masyarakat, Gerakan pemuda makassar serta mahasiswa/i dari berbagai penjuru universitas yang ada di kota Makassar (Sul-Sel) untuk menyampaikan orasi politiknya di depan kantor DPRD Makassar.
Dalam orasi kali ini mahasiswa, partai-partai aternatif dan para tokoh serta pemuda masyarakat yang berpengaruh menginginkan agar revisi UU KPK dan RKUHP dibatalkan atau di tunda karena tidak sesuai dengan reformasi NKRI dan bertolak belakang dengan ajaran agama, dan bakal dinilai akan menjadi beban rakyat serta merugikan masyarakat tanah air.
Mahasiswa dan para tokoh pemuda Makassar menginginkan seharusnya DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat bukan sebagai penjilat , pembohong , dan pecurang bagi rakyat sendiri.
“Maka pada siang hari ini, elit-elit pemerintah harus di tindak , Haram bagi kita, ketika negara di jadikan sebagai kebebasan-kebebasan para elit pemerintah salah satunya adalah mereka menyetujui bagaimana rancangan UU,” ungkap pendemo dalam orasinya.
Adapun beberapa undang-undang yang dibahas dalam orasi politik para aksi unjuk rasa antara lain, ketenagakerjaan, pertanahan dan perlindungan kaum perempuan.
Tokoh dan pemuda masyarakat membeberkan dengan suara lantang tentang kekerasan sexsual pada kaum perempuan, mereka menyampaikan agar sekiranya DPR membuat undang-undang tersendiri terkait perlindungan kaum perempuan.
“Disampaikan agar sekiranya DPR membuat UU tersendiri terkait perlindungan kaum perempuan,” tambahnya.
Dalam aksi unjuk rasa kali ini , mahasiswa dan pendemo lainnya rela berpanas-panasan di tengah teriknya panas matahari untuk menyampaikan orasi politikya.(Iwan)
