Lahat, medianasional.id – Yanes Y. Frans dari Staf Presiden menemui Wabup Lahat untuk menyelesaikan dan mendampingi sengketa lahan yang digusur dan dirusak oleh pihak perusahaan tambang batubara di IUP PT. Priamanaya energi.
Kedatangan Yanes Y. Frans ke Lahat untuk membela masyarakat korban didzolimi oleh pihak perusahaan tambang batubara di IUP PT. Priamanaya Energi.
“Ada ribuan hektare yang belum diganti untung,” ucap Yanes usai bertemu dengan Wakil Bupati Lahat, Jumat (31/03).
Pertemuan di ruang kantor Wabup langsung diterima oleh Wabup H. Haryanto, bersama perwakilan pemilik lahan untuk mendiskusikan persoalan lahan milik masyarakat yang saat ini sedang dalam sengketa adanya dugaan mafia tanah yang ikut terlibat dan bermain untuk mencari keuntungan pribadi sehingga masyarakat menjadi korban.
Yanes mengungkapkan, “setelah saya pulang ke Jakarta saya akan bertemu dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Jendral Muldoko, untuk melaporkan dan saya juga mendesak Kejagung RI, Bapak Kapolri, KPK terkait maraknya tambang batubara di Kabupaten Lahat diduga ada pengemplang pajak hingga Milyaran, makanya pihak KPK untuk menelusuri dugaan korupsi tidak membayar pajak, ini merugikan negara,” ungkap Yanes tenaga profesional staf presiden di KSP.
Di samping itu meminta agar Kapolri dan Kejagung RI untuk mengusut tuntas Mafia Tanah sesuai arahan dari Presiden RI Joko Widodo.
Ia juga menambahkan, “silahkan pemilik lahan untuk menduduki lahannya tapi jangan anarkis, pertahankan lahan milik anda apabila ada oknum yang menanakuti kalian di lokasi tempat anda mempertahankan lahan kalian silahkan telepon saya,” tegas Yanes.
“Saya siap turun ke bawah dan saat ini hukum di Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas”, cetusnya.
“Saya sudah keliling Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang ada di bawah yaitu wong cilik, saya sudah 10 tahun mendukung Bapak Jokowi, dan saya berpesan sabar untuk menyelesaikan masalah lahan yang kita perjuangkan agar segera tuntas permasalahan ini, dan agar Pemkab Lahat dapat membantu untuk menyelesaikan masalah ini untuk menghadirkan pimpinan PT. Priamanaya Energi agar tidak ada lagi mafia tanah di negara Indonesia,” tutupnya.
