Tulungagung, Medianasional.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung melakukan aksi unjuk rasa (UNRAS) di kawasan taman Titik Nol Km, Alon-Alon Kota Tulungagung, menolak keras kenaikan harga BBM, karena hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih tedampak Covid 19, Sabtu (10/9/2022).
Aksi mereka dengan berdiri membentangkan sepanduk bertuliskan “PKS Tolak BBM Naik” merupakan bentuk protes kepada pemerintah yang tak memperhatikan rakyatnya.
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tulungagung, Reno Mardi Putro, menyatakan sikap bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi, tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan.
Dalam orasinya, kenaikan Pertalite dari Rp 7.650 liter menjadi Rp 10.000 liter atau sebesar 30 persen, maka bisa diasumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6 persen.
“Dimana setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen,” katanya.
Jika inflasi pada Juli 2022 mencapai 4,94 persen, maka angka inflasi akhir tahun bisa menembus 7 sampai 8 persen.
Kondisi ini akan memukul kehidupan rakyat dimana daya beli dan konsumsi akan meningkat dan pengangguran semakin bertambah. Besaran bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 24,17 triliun yang diberikan tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi .
Belum lagi masih ada 2 jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya belum jelas di Kementrian Sosial. Banyak data yang tidak akurat, juga ada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran, hingga persoalan terjadinya korupsi yang nilainya fantastis.
Reno menyebutkan, Tulungagung dengan penduduk miskin 78.590 orang atau sekitar 7,3 persen, jumlah penduduk tentu akan merasakan dampak luar biasa dari kenaikan harga BBM ini. Seiring bertambahnya tingkat pengangguran terbuka yang sudah pada 2,75 persen atau sejumlah 29.630 orang.
Oleh karena itu, PKS Tulungagung meminta Presiden RI, Joko Widodo, untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi, mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Selain itu, PKS meminta Presiden RI, Joko Widodo, untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN).
“Kami meminta Presiden Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM,” pungkas Reno Mardi Putro.
