Tindak Lanjut SKK Penertiban Aset Pemkab Raja Ampat,Ini Penyampaian Kajari Sorong melalui Press Release

204 views

Hari selasa tanggal 30 maret 2021 di kantor kejari sorong, 9 orang pemegang aset memenuhi undangan dari JPN .Foto: Seksi perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan negeri (Kejari) Sorong.

Raja Ampat,medianasional.id- Terkait tindak lanjut Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penertiban aset Pemerintah kabupaten (Pemkab) Raja Ampat,Kepala kejaksaan negeri (Kajari) Sorong,Erwin Priyadi H.Sargih melalui Kepala seksi perdata dan tata usaha negara (Kasidatun) pada Kejaksaan negeri (Kejari) Sorong,I Putu Gede Darma Putra kepada media nasional melalui pesan WhatsApp menyampaikan,bahwa pihaknya (Kejari Sorong Red) telah mengundang 9 orang pemegang aset milik Pemkab Raja Ampat.

“Hari selasa tanggal 30 maret 2021 di kantor kejari sorong, 9 orang pemegang aset memenuhi undangan dari JPN,”ujar Kasidatun,Jumat (9/4/2021).

Selain itu,Kasidatun mengirim Press Release yang tertulis,bahwa sehubungan dengan Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, dalam Penertiban Aset Pemkab Raja Ampat, Jaksa Pengacara Negara terdiri dari : Kasi Pidsus ( Chusnul Fuad, SH ), JPN : Alwin Mychel Rambi,SH, Sarah Emilia Bukorsyom,SH dan Indah Putri M.Basri,SH, pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 bertempat di Kantor Pengacara Negara Kejari Sorong telah menerima pihak pemegang aset berupa Cottages, rumah dinas & kendaraan bermotor sebagaimana daftar hadir terlampir, untuk itu dapat kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

Bahwa para pemegang aset Perumahan 10 juga menginginkan pemegang aset perumahan 100 dan perumahan 200 yang dibangun dengan dana APBD, diminta mengosongkan rumah tersebut, sehingga pada prinsipnya mereka tidak ingin keluar dari perumahan 10 ;

Bahwa pemegang aset berupa rumah dinas terutama di perumahan 10 ingin mendapat penghargaan/apresiasi dari Pemda Kab. Raja Ampat karena mereka yang dulu mengabdi di Pemkab Sorong kemudian dipindahkan sejak awal pemekaran kabupaten Raja Ampat hingga berkembang menjadi seperti sekarang ini ;

Bahwa keluarga para pemegang aset diberi fasilitas rumah dinas tanpa surat keputusan untuk menempati ( Surat Izin Penghunian ), hanya atas kesepakatan saja ;Bahwa status tanah di perumahan 10 adalah tanah adat, dan pembangunan rumah dinas tersebut menggunakan dana otsus ;

Bahwa pemegang aset ingin tetap tinggal dirumah tersebut, dan diprioritaskan sebagai pemenang lelang ( jika rumah tersebut dilelang ) atau membeli rumah tersebut secara kredit ;Bahwa Rumah Dinas Bupati yang masih ditempati oleh ahli waris Alm. Marcus Wanma dan Cottages Agropora, berdiri diatas tanah pribadi hanya bangunannya dibangun oleh pemerintah kabupaten Raja Ampat (Alm. Marcus Wanma dimakamkan di halaman rumah tersebut ) ;

Bahwa terdapat Peraturan Bupati di Kabupaten Sorong, dimana dinas Pekerjaan Umum menaksir nilai bangunan kemudian dilelang dan pembayaran dengan kemudahan mencicil di Bank Papua.

Berdasarkan merujuk pada informasi tersebut, Jaksa Pengacara Negara berpendapat sebagai berikut :
Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, sebagian kewajiban PNS memuat, bahwa:  (1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara   dan Pemerintah, (2) mengutamakan kepentingan Negara   di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain, (3) menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan PNS, dan (4) mengangkat dan mentaati sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan pada Pasal 1 angka 12 : Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Pasal 3 Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

Selanjutnya berkenaan status yang berkaitan dengan fungsinya, maka rumah dinas/ negara tersebut dibedakan menjadi:
(1) Rumah Negara Golongan I, adalah rumah negara   yang dipergunakan  bagi pemegang jabatan  tertentu  dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya  terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut;
(2) Rumah Negara   Golongan II, adalah rumah negara   yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara; dan
(3) Rumah Negara Golongan III, adalah rumah negara   yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dijual kepada penghuninya (didum).

Bahwa dari Laporan Proggres Penertiban Aset per 30 November 2019, Rumah Negara milik Pemkab Raja Ampat terdiri dari 2 ( dua ) unit Rumah Negara Golongan I, dan 6 ( enam ) unit rumah nagara Golongan II, serta tidak terdapat Rumah Negara Golongan III.
Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Penghunian rumah negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri. Dengan demikian hal yang berkaitan dengan pengalihan hak maka permohonan hanya dapat dialihkan haknya atas permohonan penghuni, pada saat penghuni masih berhak menempati rumah negara (pegawai aktif). Tidak ada alasan bagi pegawai negeri untuk memiliki/menguasai rumah dinas selama rumah dinas tersebut masih berstatus golongan I atau II. Rumah dinas hanya boleh dihapus atau dijualbelikan apabila rumah tersebut sudah berstatus menjadi golongan III setelah mendapat persetujuan dari menteri keuangan sebagai pengelola barang milik negara.Jika merujuk pada sanksi yang diatur dalam PP PP 40/1994 maka sanksi hanya berupa sanksi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian, sedangkan para pemegang aset diberi fasilitas rumah dinas tanpa surat keputusan untuk menempati ( Surat Izin Penghunian ), hanya atas kesepakatan saja. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat adalah mengeluarkan surat peringatan bahwa penghuni rumah tidak berhak lagi menghuni rumah Negara tersebut dan memerintahkan untuk mengosongkan rumah dengan bantuan alat Negara yaitu Satpol PP dengan pengamanan TNI/Polri.

Namun, perlu dipertimbangkan bahwa para pemegang aset atau keluarganya tersebut adalah PNS yang mengabdi di Pemkab Sorong kemudian dipindahkan sejak awal pemekaran kabupaten Raja Ampat hingga berkembang menjadi seperti sekarang ini dan beberapa diantaranya telah mendapat penghargaan dari Bupati Raja Ampat atas dedikasinya membangun Raja Ampat, sehingga upaya terakhir yang ditempuh adalah melayangkan gugatan ke Pengadilan ( Litigasi ) ;

Bahwa penyelesaian melalui jalur gugatan perdata ke Pengadilan (litigasi), akan memerlukan waktu yang lama, terlebih jika terdapat upaya hukum, untuk itu Pemerintah Daerah Kab. Raja Ampat dapat menempuh jalur pidana dengan Laporan Polisi adanya dugaan tindak pidana penggelapan atas objek aset pemerintah.

Demikian Press Release yang diterima media ini melalui Kepala seksi perdata dan tata usaha negara (Kasidatun) pada Kejaksaan negeri (Kejari) Sorong,Kejati Papua Barat.

 

Editor: Zainal La Adala.

 

Ini Penyampaian Kajari Sorong melalui Press Release Tindak Lanjut SKK Penertiban Aset Pemkab Raja Ampat

Penulis: 
author

Posting Terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.