KENDAL – MEDIANASIONAL.ID-Penguatan pelayanan kesehatan hingga tingkat desa di Kabupaten Kendal membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mendorong sektor swasta ikut berkontribusi agar peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan Puskesmas Pembantu (Pustu) tidak hanya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan penguatan layanan Puskesmas Pembantu (Pustu) sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama dengan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Selasa (10/11/2026). Kerja sama yang direncanakan berlangsung pada 2026–2030 ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan primer yang lebih inklusif, merata, dan mudah dijangkau masyarakat.
Penguatan Pustu Membutuhkan Kolaborasi
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menegaskan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Berbagai persoalan kesehatan, mulai dari penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, penyakit menular hingga tata kelola fasilitas kesehatan, membutuhkan dukungan dan keterlibatan banyak pihak.
Menurutnya, transformasi kesehatan harus dimulai dari fasilitas pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, termasuk Puskesmas dan Pustu. Karena itu, pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta, organisasi perangkat daerah (OPD), tenaga kesehatan, kader, serta masyarakat.
Bupati berharap perusahaan di Kabupaten Kendal dapat mengambil peran lebih aktif melalui program CSR, terutama dalam membantu kebutuhan logistik dan dukungan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah sendiri berkomitmen menyiapkan regulasi, pelayanan dasar, serta pendampingan tenaga kesehatan agar penguatan Pustu berjalan secara berkelanjutan.
Pustu Bukan Sekadar Bangunan Fisik
Bupati juga menekankan bahwa penguatan Pustu tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan atau perbaikan bangunan fisik. Lebih dari itu, fasilitas tersebut harus didukung ketersediaan tenaga kesehatan, sarana pelayanan, pendampingan, serta kegiatan promotif dan preventif agar masyarakat memperoleh pelayanan dasar secara cepat dan tepat.
Ia juga mendorong perencanaan pembangunan kesehatan dilakukan secara partisipatif, bukan hanya berdasarkan kebijakan pemerintah dari atas. “Aspirasi masyarakat dan kebutuhan spesifik setiap wilayah perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk intervensi kesehatan,” pungkas bupati.
25 Pustu Jadi Sasaran Awal, 23 Lainnya Menyusul
Dari total 48 Pustu yang ada di Kabupaten Kendal, sebanyak 25 Pustu menjadi sasaran awal penguatan melalui program kemitraan tersebut. Sementara 23 Pustu lainnya diharapkan dapat menyusul secara bertahap, seiring terbukanya peluang dukungan pembiayaan dari berbagai pihak.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal, Anita Dianawati, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) tidak hanya dirasakan Pustu yang menjadi sasaran awal, tetapi juga dapat diperluas ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan pembantu di Kendal.
“Kami menyambut baik kerja sama ini. Harapannya, melalui koordinasi dan kolaborasi selama lima tahun ke depan, dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Kendal, khususnya penguatan layanan yang inklusif, setara, dan berkeadilan tanpa membedakan ras, suku, maupun agama,” ujarnya.
Melalui pendekatan kolaboratif, Puskesmas, Pustu, dan Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat masyarakat berobat ketika sakit, tetapi juga pusat edukasi dan perubahan perilaku hidup sehat. Dengan demikian, deteksi dini penyakit, pemantauan gizi, pencegahan penyakit, serta penanganan masalah kesehatan dasar dapat semakin optimal.(#)
