Maluku Utara| medianasional.id – Puluhan Pemuda yang tergabung dalam Badan Pengurus Solidaritas Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (BP-Hippmamoro) Maluku Utara mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara Untuk Dapat memeriksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor BPK Perwakilan Maluku Utara, Pada Selasa (10/11/2026). Hippmamoro meminta BPK menindaklanjuti sejumlah persoalan pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Ketua Hippmamoro Maluku Utara, Fandi Lukman, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keresahan terhadap dugaan kegagalan Pemkab Pulau Morotai dalam menjalankan fungsi pengelolaan anggaran.
Karena itu, pihaknya mendatangi Kantor BPK guna mendesak pemeriksaan terhadap Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua.
“Pak Bupati Rusli Sibua kan bertanggung jawab atas seluruh struktur anggaran pemerintah di Morotai. Jadi, BPK harus memeriksa Pak Bupati,” ungkapnya.
Fandi menjelaskan, salah satu tuntutan mereka adalah meminta BPK untuk segera memeriksa persoalan penghasilan tetap (siltap) kepala desa di 88 desa beserta perangkat desa pada tahun 2025, khususnya untuk pembayaran bulan Desember yang hingga kini belum diberikan dan belum jelas penyelesaiannya.
Selain itu, Hippmamoro juga meminta BPK menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait lembaga Satgas Kabupaten Pulau Morotai yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai.
Persoalan lainnya yang turut disoroti Hippmamoro adalah pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang hingga kini belum diselesaikan oleh kontraktor pelaksana, meskipun persoalan tersebut telah berulang kali disuarakan Hippmamoro.
Tak hanya itu, mereka juga mendesak penelusuran persoalan ganti rugi senilai Rp92,5 miliar antara Pemkab Pulau Morotai dan PT Morotai Marine Culture (MMC).
“Sejumlah masalah inilah yang harus diseriusi dan diselesaikan oleh Pemkab Pulau Morotai. Makanya, aksi di Kantor BPK ini agar pihak BPK dapat menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan ke Pemkab setempat,” tegasnya.
Fandi menambahkan, aksi tersebut merupakan bagian dari upaya Hippmamoro untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan tersebut. Mereka bahkan berencana membawa sejumlah persoalan itu ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk ditelusuri lebih lanjut.
“Aksi ini akan terus berlangsung dan Hippmamoro bakal mendorong masalah tersebut ke Kejaksaan Tinggi Malut untuk ditelusuri. Karena di sejumlah isu tersebut diduga ada unsur korupsinya,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha (TU) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Dana Susetyawan, mengatakan pihaknya menerima aspirasi dan tuntutan yang disampaikan Hippmamoro.
Namun, ia menyebutkan, pengaduan yang disampaikan dalam aksi tersebut belum dilengkapi uraian secara terperinci maupun laporan tertulis.
“Tetapi laporan atau pengaduan mereka tidak secara mendetail dan mereka belum menyampaikan secara tertulis. Mereka datang untuk demo,” ujarnya.
Meski demikian, Dana memastikan BPK tetap menerima setiap aspirasi maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat.
“Kami tetap terima. Semua pengaduan, semua tuntutan, semua pelaporan dari masyarakat, mahasiswa, LSM tetap kami tampung. Namun, akan kami sampaikan kepada pimpinan, karena saya humas yang menjembatani masuknya pengaduan maupun penyampaian laporan dari Masyarakat”. Pungakasnya (*)
