KENDAL– MEDIANASIONAL.ID-Sejumlah pekerjaan fisik yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kendal pada 2026 mengalami keterlambatan. Dari total 148 paket pekerjaan fisik, sebagian telah rampung, sedangkan lainnya masih dalam proses pengerjaan, pengadaan melalui sistem e-katalog, hingga tahapan lelang. Perubahan kebijakan mekanisme pengadaan menjadi salah satu kendala yang memengaruhi percepatan pelaksanaan proyek.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kendal, Daryanto, mengatakan keterbukaan informasi mengenai kegiatan pembangunan infrastruktur sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui program dan perkembangan pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam pemaparan kegiatan PUPR yang melibatkan sekretariat dan lima bidang, yakni Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Tata Ruang, serta Bidang Bina Kontruksi, Selasa (10/11/2026).
Adaptasi E-Katalog Pengaruhi Progres Proyek
Daryanto menjelaskan, perubahan kebijakan terkait tata cara penyusunan harga perkiraan konstruksi yang terbit pada awal Maret turut memengaruhi proses pengadaan tahun ini. Penerapan metode e-katalog juga menjadi hal baru yang membutuhkan penyesuaian, baik bagi jajaran pemerintah maupun penyedia jasa.
Dari total 148 paket pekerjaan fisik, progres pelaksanaannya masih beragam. Sebagian pekerjaan telah selesai, sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan, sedangkan paket lainnya masih berproses melalui mekanisme e-katalog maupun belum memasuki tahapan lelang.
“Penggunaan metode e-katalog tahun ini membutuhkan proses pembelajaran. Kami juga melakukan studi banding ke kementerian. Setelah persiapan, sistem tersebut baru siap sekitar pertengahan Juli. Ternyata, beberapa penyedia jasa juga belum sepenuhnya siap dengan metode baru ini,” jelasnya.
Jembatan Waridin Butuh Penanganan Teknis
Terkait robohnya jembatan Sungai Waridin akibat banjir, Daryanto mengatakan penanganannya membutuhkan kajian teknis serta dukungan anggaran yang cukup besar. Rencana penanganan melalui pemerintah provinsi menghadapi sejumlah kendala, terutama kebutuhan peninggian konstruksi hampir dua meter dari posisi awal dan pembangunan oprit atau jalan pendekat yang cukup panjang.
“Kami menyarankan agar konstruksi jembatan tidak menggunakan pilar di tengah sungai, sehingga membutuhkan struktur gelagar yang kuat. Namun, konsekuensinya biaya pembangunan juga cukup besar,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi terhadap kenaikan debit air, akses jalan lama di sekitar lokasi untuk sementara ditutup. Kebijakan tersebut dilakukan agar luapan air tidak mengarah ke kawasan permukiman warga ketika ketinggian air meningkat. Meski demikian, penanganan permanen tetap diperlukan agar akses masyarakat dapat kembali berfungsi dengan aman dan risiko banjir dapat diminimalkan.
Ruas Jalan Kaliwungu-Weleri Jadi Kewenangan Kabupaten
Daryanto juga menjelaskan pembagian kewenangan pengelolaan jalan di wilayah Kaliwungu dan Weleri. Ruas Sumberejo hingga Kumpulrejo di Kaliwungu serta ruas Weleri menuju Wonotenggang atau pertigaan Ungup-Ungup hingga pertigaan Sukorejo menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
“Untuk ruas dari pertigaan Sukorejo ke barat menuju Exit Tol merupakan kewenangan pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Kemantapan Jalan Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Terkait kondisi infrastruktur jalan, Daryanto menyampaikan bahwa panjang jaringan jalan kabupaten di Kendal mencapai sekitar 780 kilometer. Dari total tersebut, panjang jalan yang masuk kategori mantap tercatat sekitar 83 persen.
“Panjang jalan kabupaten di Kendal sekitar 780 kilometer, sedangkan jalan yang masuk kategori mantap sekitar 83 persen,” jelas Daryanto.
Dengan panjang jaringan jalan yang mencapai ratusan kilometer, peningkatan kemantapan infrastruktur masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah.
PUPR tidak hanya dituntut membangun infrastruktur baru, tetapi juga meningkatkan kualitas serta memastikan pemeliharaan jalan yang sudah ada berjalan optimal. Karena itu, percepatan penyelesaian 148 paket pekerjaan fisik, peningkatan kemantapan jalan, serta kepastian penanganan Jembatan Sungai Waridin perlu menjadi perhatian agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(@)
