Medianasional.id – Sekda (Sekretaris Daerah) DKI Jakarta, Marullah Matali enggan memaparkan besaran tunjangan yang diterima Gubernur Anies Baswedan, seperti yang diminta Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.
Mantan walikota Jakarta Selatan itu malah menjelaskan formulasi tunjungan operasional yang diterima Anies.
“Besaran maksimalnya adalah 0.15 persen dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), sesuai Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2020,” kata Marullah dalam Rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/1/22).
Prasetyo tetap meminta Marullah menjelaskan angka nominal secara gamblang dan transparan.
“Pak Sekda tolong dipaparkan di sini saja,” pinta Pras.
Marullah kembali mengelak dan menurutnya tidak bisa bicara angka nominal karena angka tunjungan operasional berbentuk presentasi sebesar 0.15 persen dari PAD tahun berjalan.
“Saya tidak bicara nominal, angkanya dari presentase sesuai dengan PP, tergantung dari PAD,” tukas Marullah Matali.
Marullah juga menyampaikan bahwa yang ia sampaikan pernah juga dimuat dalam beberapa media secara transparan.
Merasa pihak Pemprov saling lempar, Gembong Warsono kemudian menginterupsi.
“Lempar-lempar aja, semua enggak ada yang berani jawab. Yang riil aja, berapa yang dibayarkan pak Edi ( Kepala BPKD)?” tukas Gembong bertanya.
Sekian lama tak ada yang menjawab dengan jelas, Prasetyo akhirnya minta Sekda mengirimkan surat kepadanya, terkait nominal tunjungan operasional Gubernur dan Wakil Gubernur secara jelas dan transparan.
Permintaan untuk membuka besaran tunjungan operasional gubernur dan wakilnya terlontar lantaran sedang maraknya perbincangan kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta pada APBD DKI tahun 2022.
Untuk diketahui, tunjungan anggota DPRD naik sebesar Rp 26,42 miliar, jadikan total anggaran menjadi Rp 177,37 miliar, seperti disadur dari KOMPAS.TV.
Penulis: Rap Turnips.
