JAKARTA, MEDIANSIONAL.ID – Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa ada bangunan gedung untuk bisnis ritel Alfa Midi tanpa izin di Jalan Damai Raya Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan.
Namun tidak mendapat tindakan dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Kecamatan Pesanggrahan, dan terkesan pembiaran oleh Satuan Pamong Praja, camat serta Lurah Petukangan Selatan.
Berdasarkan kondisi saat ini, pekerjaan bangunan telah mencapai 90 persen. Dan pada hari Sabtu 13 Juli 2024 bangunan yang tidak dilengkapi perizinan itu di segel.
Ironisnya, pemilik bangunan dikatakan sangat berani. Pasalnya, malam harinya papan segel bangunan sudah dicopot.
Menurut tokoh masyarakat yang juga pemerhati lingkungan, R. Amin, tindakan pencopotan segel itu merupakan penghinaan terhadap undang-undang dan pelecehan terhadap gubernur selaku penguasa daerah.
“Perbuatan pemilik bangunan, dan yang terlibat telah menginjak-injak kewibawaan pemerintah daerah dengan mencampakkan papan segel yang dilindungi undang-undang,” kata Amin.
Amin juga mengatakan keterlibatan lurah dan camat selaku penguasa wilayah.
“Selain Citata dan Satpol PP, lurah dan camat juga pasti tahu dan berperan dalam penegakan Perda. Seperti Lurah Petukangan Selatan, Thia Mutiara, pura-pura tidak ada peran dalam penegakan Perda di wilayahnya. Demikian pula dengan Camat Pesanggrahan, Agus Ramdani yang responnya jadi pertanyaan saya,” ujar Amin.
Lebih jauh Amin mengatatakan, para pejabat tidak menjalankan tugas dan fungsi, serta wewenangnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang seharusnya mendapatkan sanksi tegas.
Lantaran begitu, tokoh masyarakat ini juga menyoroti kinerja Inspekorat Pembantu Wilayah Kota Jakarta Selatan, yang juga salah satu aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
Menurutnya, salah satu fungsinya adalah membantu pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai.
Akan tetapi, dirinya mengaku kecewa terhadap kinerja Irbanko Jakarta Selatan, yang menurutnya seperti macan ompong, dan diduga kuat menikmati fulus dari dampak bangunan gedung yang melanggar hukum dan aturan.
“Mekanisme semacam perampokan ini sudah terbentuk lama. Namun tidak pernah dilirik penegak hukum. Sebab saya berani katakan, adanya koordinasi dengan pemilik untuk biaya pengamanan, dan hilangnya pendapatan daerah dari sektor retribusi bangunan,” ungkapnya.
Pj. Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono belum memberikan klarifikasi atas konfirmasi media.
Sementara itu, menurut narasumber yang dapat dipercaya berinisial MT, ada indikasi keterlibatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi DKI Jakarta, Arifin.
“Saya dapat info, jika ada bangunan Alfa di Jakarta, semua koordinasi dengan Kasat. Makanya bangunan alfa Midi selalu aman dan dapat digunakan. Lihat saja, pasti Alfa Midi itu jalan.” Kata MT.
Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Drs. Arifin M.AP belum memberikan klarifikasi atas tudingan keterlibatanya dalam pengamanan bangunan gedung Alfa Midi.
Demikian pula pejabat terkait, mulai dari Provinsi sampai lurah. Semua pilih tutup mulut terkait kasus pencopotan papan segel bangunan gedung Alfa Midi tersebut.
“Ada apa mereka semua diam? Karena tidak ada lagi etika dan keperdulian. Meskipun saat ini lolos dari sanksi dan hukum, harapan masyarakat seperti saya, supaya pejabat itu amanah ketika menjalankan tugas dan fungsinya,” pungkas R Amin.
Seperti kata orang bijaksana, setiap orang harus memahami, bahwa hidup itu seperti bunga bakung yang pagi hari mekar merekah dan indah.
Namun, ketika matahari meninggi bunga akan layu, dan waktu sore akan jatuh ke tanah. Tidak ada tebang pilih. Semua pasti kembali ke tanah.
