PURBALINGGA, Medianasional.id – Menindaklanjuti permintaan konfirmasi dan klarifikasi dari redaksi MediaNasional.id terkait kinerja perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga telah menyampaikan jawaban resmi tertulis. Surat bernomor 600/521/XI/2026 tertanggal 6 November 2026 tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Perumdam Tirta Perwira, Sugeng, S.T.
Permintaan konfirmasi sebelumnya diajukan oleh Redaksi MediaNasional.id, pada 3 November 2026. Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik dan penerapan prinsip keberimbangan pemberitaan (cover both side) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Status Denda Administratif dan Upaya Penyelesaian
Dalam poin pertama klarifikasinya, manajemen Perumdam membenarkan adanya penetapan Denda Administratif terkait Indeks Pengelolaan Sistem Daerah (IPSDA) sebesar Rp 9,6 miliar. Pihak perusahaan juga menyatakan bahwa kewajiban tersebut belum diselesaikan pembayarannya.
Meski demikian, manajemen menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Perumdam menyampaikan telah melakukan langkah-langkah penyelesaian secara terpadu bersama Perpamsi dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Upaya tersebut termasuk melakukan audiensi langsung dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum.
“Perumda Air Minum Tirta Perwira telah berupaya terpadu… sehingga saat ini sedang berproses penyesuaian tarif Denda Administratif IPSDA,” demikian petikan pernyataan resmi manajemen dalam surat balasannya.
Pemulihan Layanan dan Antisipasi Musim Kemarau
Terkait gangguan layanan yang berdampak pada 1.454 pelanggan di Desa Serang, Kutabawa, dan Siwarak pasca-banjir bandang, Perumdam melaporkan bahwa proses pemulihan saat ini tengah berlangsung secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, Perumdam mengaku mendapatkan dukungan teknis dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
Menanggapi rencana pencarian sumber air alternatif, Perumdam menyatakan bahwa sumber mata air di Dukuh Kalipagu, Ketenger, belum dapat dimanfaatkan pada waktu dekat. Hal ini disebutkan karena terkendala oleh kondisi medan, proses perizinan, serta kebutuhan pembiayaan yang cukup besar.
Sementara itu, untuk mengantisipasi potensi penyusutan debit air hingga 60 persen pada musim kemarau, Perumdam menyatakan akan mengoptimalkan langkah mitigasi internal. Fokus yang dilakukan meliputi peningkatan intensitas inspeksi, perawatan jaringan perpipaan, serta penerapan rekayasa aliran.
Klarifikasi Terkait Laporan Audit dan Penyertaan Modal
Menjawab pertanyaan mengenai Laporan Hasil Audit per 31 Desember 2024 yang mencatat perolehan laba dan penggunaan tambahan penyertaan modal daerah, pihak Perumdam memberikan bantahan. Manajemen menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2024, tidak terdapat penyertaan modal senilai Rp 3,3 miliar dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dialokasikan untuk program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Redaksi MediaNasional.id mencatat bahwa surat klarifikasi ini juga ditembuskan kepada Bupati Purbalingga dan Dewan Pengawas Perumdam Tirta Perwira. Pemuatan tanggapan ini merupakan bentuk komitmen media dalam menyajikan informasi yang utuh, akurat, dan berimbang bagi masyarakat.
Al_76
