Ambon, medianasional.id – Acara rapat pembahasan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Maluku digelar di Manise Hotel, diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku, pada Rabu (27/3/24).
Asisten III Setda Maluku, Pieterson Rangkoratat, SH, membuka acara tersebut, mewakili Gubernur Maluku.
Dalam sambutannya, Pieterson menyampaikan pentingnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembangunan kawasan perbatasan.
” Acara ini merupakan forum untuk membahas tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sehubungan dengan penyelesaian permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan,” ujarnya.
Dikatakan Rangkoratat, di antara topik yang dibahas adalah pelimpahan wewenang dari presiden kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, peraturan terkait pengelolaan perbatasan, dan pembangunan di kawasan perbatasan.
” Diharapkan, rapat ini dapat memperkuat komitmen semua stakeholder untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah dan mempercepat pengembangan sumber daya di Provinsi Maluku, khususnya di kawasan perbatasan,” ungkapnya.
Turut hadir pada acara tersebut, yakni Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Prov Maluku mewakili Gubernur Maluku, Asisten Deputi Ruang Kawasan Pertabatasan mewakili kepala BNPP,Ketua TGPP Prov Maluku, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku, Dirpamobvit Polda Maluku, mewakili Kapolda Maluku, Asops Kodam XVI/PTM mewakili Pangdam XVI/PTM, Analis Kebijakan Bakamla, Kabid PSDKP DKP Prov Maluku, Analis Mitigasi Bencana BPBD Provinsi Maluku, Para peserta kegiatan -+50 peserta, Lantamal IX Ambon Asrena Lantamal (Bpk. Letkol Abu Ali), dan Dirpamobvit Polda Maluku, mewakili Kapolda Maluku.
