BANDAR LAMPUNG, medianasional.id — Wacana pertukaran posisi strategis antara Ketua DPR RI Puan Maharani yang diproyeksikan menjadi Wakil Presiden dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua DPR RI menjadi sorotan dalam dinamika politik nasional. Skenario tersebut dinilai bukan sekadar kompromi politik antarelite, melainkan menyangkut mekanisme ketatanegaraan yang wajib ditempuh sesuai koridor konstitusi dan perundang-undangan.
.
Pemerhati Politik, Hukum, Sosial, dan Budaya, Apriyan Sucipto, S.H., M.H., menegaskan bahwa apabila wacana tersebut benar-benar bergulir menjadi agenda politik, revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) harus menjadi langkah awal yang ditempuh.
.
Apriyan merujuk pada Pasal 427D UU MD3 yang mengatur bahwa posisi Ketua DPR diisi oleh anggota dewan dari partai politik peraih kursi terbanyak pertama pada pemilihan umum. Aturan tersebut mengunci kursi Ketua DPR periode 2024–2029 bagi partai pemenang pemilu legislatif.
Oleh sebab itu, jika Puan Maharani melepas jabatan Ketua DPR, kursi pimpinan parlemen tidak serta-merta dapat dialihkan kepada Sufmi Dasco Ahmad yang berasal dari Partai Gerindra.
.
“Selama ketentuan tersebut masih berlaku, penggantian Ketua DPR wajib mengikuti aturan yang ada. Jika mekanisme penetapan pimpinan DPR ingin diubah, revisi UU MD3 harus dilakukan terlebih dahulu,” ujar Apriyan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).
.
Menurutnya, revisi UU MD3 dapat diarahkan untuk memodifikasi sistem penentuan pimpinan dewan, misalnya dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat atau mekanisme pemilihan yang demokratis di internal parlemen. Namun, seluruh proses legislasi tersebut harus berjalan secara terbuka, transparan, dan akuntabel di hadapan publik.
.
Mekanisme Konstitusional Pengisian Jabatan Wapres
Selain persoalan pimpinan parlemen, Apriyan juga menyoroti mekanisme pergantian Wakil Presiden yang tidak bisa hanya bertumpu pada kesepakatan politik. Ia mengingatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara ketat dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
.
Berdasarkan aturan konstitusi tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk kemudian dipilih dalam sidang MPR.
.
“Politik memang merupakan seni membangun kesepakatan. Namun, setiap kesepakatan harus berdiri di atas landasan hukum yang jelas. Jika ada keinginan mengubah mekanisme kepemimpinan DPR, jalurnya adalah revisi undang-undang, bukan mengabaikan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
.
Tiga Aspek Krusial yang Perlu Diperhatikan
Lebih lanjut, Apriyan memaparkan tiga aspek fundamental yang harus menjadi perhatian serius jika skenario pertukaran posisi tersebut dibahas secara resmi:
- Kepastian Hukum: Mekanisme pergantian pimpinan lembaga tinggi negara harus berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku agar tidak memicu polemik ketatanegaraan.
- Relasi Eksekutif dan Legislatif: Posisi Ketua DPR sangat strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penguatan koordinasi antara pemerintah dan parlemen harus tetap menjaga prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) agar independensi DPR tidak tergerus.
- Transparansi Proses Politik: Perubahan regulasi harus dikomunikasikan secara jujur kepada masyarakat agar tidak dipersepsikan semata-mata sebagai langkah pragmatis demi kepentingan bagi-bagi jabatan.
.
Apriyan mendorong agar setiap pembahasan terkait wacana tersebut dilakukan melalui saluran resmi lembaga negara. Publik berhak mendapatkan penjelasan utuh mengenai tujuan perubahan aturan serta dampaknya terhadap sistem demokrasi dan keseimbangan kekuasaan di Indonesia.
Apriyan mendorong agar setiap pembahasan terkait wacana tersebut dilakukan melalui saluran resmi lembaga negara. Publik berhak mendapatkan penjelasan utuh mengenai tujuan perubahan aturan serta dampaknya terhadap sistem demokrasi dan keseimbangan kekuasaan di Indonesia.
