Putusan Banding Kasus Air Keras Andrie Yunus Dipertanyakan, Prof Henry: Bukan Hanya Tubuh Korban yang Diserang

Jakarta1156 Dilihat

JAKARTA, MEDIANASIONAL.ID — Putusan banding dalam perkara penyiraman air keras terhadap aktivis dan pembela hak asasi manusia (HAM), Andrie Yunus, yang meringankan hukuman para pelaku menuai keprihatinan. Putusan tersebut dinilai perlu dilihat tidak semata-mata sebagai perkara penganiayaan terhadap seorang individu, tetapi juga dalam konteks perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan keamanan para aktivis.

Pandangan tersebut disampaikan Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H.

Menurutnya, penyiraman air keras yang dilakukan secara terencana dan mengakibatkan luka berat serta cacat permanen pada korban memiliki dampak yang jauh lebih luas.

Prof. Henry mengaku prihatin dan gelisah dengan putusan banding yang justru meringankan hukuman para pelaku.

“Bagi saya, kasus ini tidak bisa dilihat hanya sebagai penganiayaan biasa terhadap satu orang,” ujar Prof. Henry.

Menurutnya, apabila benar tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan “pelajaran” atau “efek jera” kepada korban karena sikap kritisnya, maka persoalannya menjadi jauh lebih serius.

Sebab, kata dia, yang diserang bukan hanya tubuh Andrie Yunus.

“Yang ikut diserang adalah kebebasan berpendapat, rasa aman para aktivis dan pembela HAM, serta keberanian masyarakat untuk mengkritik dan mengawasi kekuasaan,” tegasnya.

Khawatir Kritik Dibungkam dengan Kekerasan

Prof. Henry menilai masyarakat patut khawatir apabila berkembang kesan bahwa sikap kritis dapat mendatangkan intimidasi maupun kekerasan.

Menurutnya, jika rasa takut tersebut tumbuh di tengah masyarakat, dampaknya tidak berhenti pada korban.

“Jangan sampai timbul kesan di tengah masyarakat bahwa orang yang terlalu kritis bisa mengalami intimidasi atau kekerasan. Kalau rasa takut seperti itu tumbuh, maka yang dirugikan bukan hanya korban, tetapi demokrasi kita,” katanya.

Ia pun mempertanyakan rasa keadilan dari putusan yang meringankan hukuman pelaku, sementara korban harus menanggung akibat fisik yang sangat berat dan berpotensi dirasakan sepanjang hidup.

Soroti Status Pelaku sebagai Anggota TNI

Persoalan lain yang menjadi perhatian Prof. Henry adalah status pelaku yang disebut merupakan anggota TNI.

Menurut dia, status sebagai prajurit seharusnya tidak dipandang sebagai hal biasa, karena melekat tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Apalagi pelakunya adalah anggota TNI. Status sebagai prajurit justru membawa tanggung jawab yang lebih besar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa TNI merupakan alat negara yang seharusnya melindungi rakyat, bukan menciptakan ketakutan bagi masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat dan kritik.

Independensi Hakim Tetap Harus Dihormati

Meski mempertanyakan putusan banding tersebut, Prof. Henry menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati independensi hakim.

Namun, menurutnya, penghormatan terhadap independensi peradilan tidak berarti masyarakat kehilangan hak untuk mengkritisi sebuah putusan.

“Saya tetap menghormati independensi hakim. Tetapi menghormati independensi hakim tidak berarti masyarakat kehilangan hak untuk mengkritisi sebuah putusan,” katanya.

Ia kemudian mempertanyakan apakah hukuman yang dijatuhkan telah benar-benar mempertimbangkan seluruh aspek penting dalam perkara tersebut.

“Saya tetap berhak bertanya: apakah hukuman yang dijatuhkan benar-benar sebanding dengan beratnya perbuatan, akibat yang dialami korban, motif perbuatannya, dan kedudukan para pelaku?” ujar Prof. Henry.

Luka Korban Dinilai Berdampak pada Demokrasi

Lebih jauh, Prof. Henry melihat kasus Andrie Yunus sebagai peringatan serius bagi demokrasi dan perlindungan terhadap kebebasan sipil.

Menurutnya, luka yang dialami korban memang secara langsung berada pada tubuh seorang manusia. Namun, dampak dari kekerasan tersebut dapat merembet jauh lebih luas.

“Luka Andrie Yunus memang berada pada tubuh seorang manusia. Tetapi teror dari penyiraman air keras itu melukai sesuatu yang jauh lebih luas: rasa aman para aktivis, kebebasan menyampaikan pendapat, dan keberanian rakyat untuk mengoreksi kekuasaan,” tegasnya.

Karena itu, Prof. Henry berpandangan negara harus memberikan pesan yang tegas bahwa kekerasan, intimidasi dan teror yang bertujuan membungkam kritik tidak boleh mendapatkan ruang dalam negara hukum dan demokrasi.

“Negara harus memberi pesan yang tegas bahwa kekerasan, intimidasi dan teror untuk membungkam kritik tidak boleh mempunyai tempat di negara hukum dan negara demokrasi,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses