MOROTAI, medianasional.id – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada tahun 2026, Camat Morotai Selatan Barat (Morselbar), Pulau Morotai, diduga mewajibkan puluhan desa di wilayahnya untuk menyetorkan uang partisipasi sebesar Rp2.000.000. Dana tersebut dikabarkan untuk membiayai kegiatan upacara 17 Agustus yang berpusat di Desa Wayabula.
Laporan yang diterima pada Minggu (16/8/2026) menyebutkan bahwa kebijakan pemungutan ini diberlakukan kepada seluruh desa di Kecamatan Morselbar, yang berjumlah 15 desa.
Beberapa kepala desa di Morselbar membenarkan adanya tagihan uang partisipasi tersebut. Kepala Desa Aru Irian, Jemmy Mandabayan, mengonfirmasi pihaknya telah menyetorkan uang sebesar Rp2 juta sesuai permintaan, yang sebelumnya telah dialokasikan dalam APBDes. Ia menyebutkan bendahara desa telah mengeksekusi pembayaran pada awal Agustus.
Suharto, Kepala Desa Tiley Kusu, juga menguatkan klaim tersebut, dengan menyatakan uang partisipasi ditagih langsung oleh camat. Bahkan, Suharto mengungkapkan desanya harus mengusahakan dana tersebut karena tidak tercantum dalam pos APBDes Tiley Kusu.
Lebih lanjut, terdapat laporan mengenai tagihan tambahan sebesar Rp500.000 bagi desa-desa yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial di Desa Wayabula. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Desa Tiley Kusu yang menyebut total tagihan yang harus dibayarkan mencapai Rp2.500.000.
Sejauh ini, dilaporkan hampir semua desa telah melakukan pembayaran uang partisipasi. Per tanggal 12 Agustus, tercatat 11 desa telah menyetorkan dana tersebut.
Kebijakan ini dianggap sepihak dan memberatkan, terutama karena desa-desa di kecamatan lain tidak dibebankan uang partisipasi serupa.
Konfirmasi kepada beberapa kepala desa di Kecamatan Morotai Selatan menunjukkan bahwa mereka tidak dikenakan pungutan untuk kegiatan HUT RI Ke-81, karena anggaran tersebut ditanggung langsung oleh Pemerintah Daerah.
Upaya konfirmasi kepada Camat Morotai Selatan Barat melalui WhatsApp pada Minggu (16/8) tidak mendapatkan jawaban memuaskan.
“Saya masih sibuk, masih sementara dengan teman-teman Forkopincam,” ujarnya singkat.
Kasus ini menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana terkait perayaan hari nasional, serta pengawasan terhadap kebijakan di tingkat kecamatan.