Buton Tengah, medianasional.id- MCP (Monitoring Center for Prevention) merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Untuk itu, Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Muhammad Yusup, S.E, M.Si kepada medianasional.id mengungkapkan, melalui program MCP (Monitoring Center for Prevention) yang digagas KPK pihaknya (Pemrintah Kabupaten Buton Tengah) saat ini mendapatkan poin dua puluh sembilan (29) koma sekian persen.
Menurutnya, dari 100 % (seratus persen), poin dimaksud sangat rendah sekali dari target yang diharapkan.Pasalnya, ujar Muhammad Yusup, Buteng dihadapkan dengan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum memadai.
“Tapi itu bukan menjadi halangan bagi kami untuk indeks capaian kinerja sesuai dengan program MCP, dan ini menjadi tantangan untuk melakukan perbaikan agar apa yang diharapkan dapat tercapai,” terang Pj Bupati.
Ia mengaku, telah melakukan langkah dan penekenan kepada jajarannya terutama dari aspek perencanaan agar bisa cepat.”Saya mengakui rendahnya SDM menjadi pemicu keterlambatan karena ketidakpahaman dari para aparatur, kemarin saya sudah betul-betul mewanti-wanti untuk supaya diperbaiki,” tegas Pj Bupati.
“Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya, menyeleksi dalam rangka perbaikan SDM ASN lingkup Buteng, untuk memperbaiki tentunya bukan hal yang mudah karena foktor kendala keterbatasan,” sambungnya.
Pj Bupati menambahkan, untuk itu dirinya menekankan untuk melakukan perbaikan, mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.
“Oleh karena itu saya memberikan target bahwa ini segera terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau ini terjadi keterlambatan lagi maka saya akan melakukan evaluasi semua ASN , terutama pejabat-pejabat pengambil keputusan, dari pejabat eselon empat,tiga dan dua,” tandasnya. (Red)
