Ambon, medianasional.id – Dalam Program WAJAR (Wali Kota Jumpa Rakyat) di Balai Kota Ambon, Jumat (28/7/23), Pj. Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mendudukkan posisi asosiasi sopir di Kota Ambon sebagai mitra diskusi dalam kebijakan transportasi.
Wattimena menegaskan bahwa, asosiasi sopir harus berperan sebagai mitra dalam memberikan masukan dan pertimbangan, tetapi tidak berwenang untuk mengatur kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Dishub. Dia menginginkan perubahan, sehingga kebijakan yang diambil Pemerintah tidak harus mendapatkan restu dari asosiasi, karena keputusan akhir berada pada pemerintah dan DPRD.
” Pemerintah Kota Ambon juga berencana mengaktifkan kembali Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagai asosiasi resmi terkait dengan perhubungan darat. Dengan adanya Asosiasi Sopir dan Organda, Pemkot Ambon berharap, dapat memperoleh masukan dari kedua pihak dalam pengambilan keputusan terkait transportasi,” ujar Wattimena.
Wattimena menekankan bahwa, pertimbangan asosiasi dan masyarakat tetap dihargai, namun kebijakan yang telah diputuskan oleh Pemerintah tidak memerlukan izin dari asosiasi atau pihak lainnya.
Dalam program WAJAR Jumat tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi terkait izin trayek, IMB, bantuan bencana alam, dan penentuan raja definitif. Wattimena juga memperhatikan aspirasi tersebut dan berkomitmen untuk melibatkan masyarakat, asosiasi sopir, dan Organda dalam proses pengambilan kebijakan guna meningkatkan kualitas layanan transportasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
