(Dewi Oktari is a Student English Language Education Program of Peradaban University, Brebes Regency, Cental Java)
Dimasa pandemi Covid-19 ini tidak ada hentinya memberikan banyak dampak negatif bagi masyarakat. Dampak tersebut mulai dari PHK pekerja secara massal, masalah ekonomi yang terhambat sampai bidang pendidikan pun juga terkena imbasnya. Awalnya anak sekolah maupun mahasiswa hanya diliburkan sementara namun, pada kenyataannya sampai bulan Agustus ini krisis kesehatan akibat pandemi semakin meningkat. Hal tersebut membuat orangtua semakin khawatir dengan pendidikan anak-anak mereka.
Menurut Nadiem Makarin Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada saat beliau menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa beliau mengatakan ada dua hal yang terpaksa dilakukan dalam krisis kesehatan ini. Pertama, memberhentikan proses pendidikan secara total. Kedua, melanjutkan pendidikan meskipun proses pembelajaran tidak efektif. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan sementara yaitu pendidikan yang dilakukan secara daring atau sering disebut dengan istilah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
Namun kontroversi ini masih berlanjut, Pendidikan Jarak Jauh ini juga kurang efektif bagi murid karena murid harus dituntut untuk mudah beradaptasi dengan teknologi. Banyak orangtua yang menguluh lantaran PR anak-anak mereka semakin banyak belum lagi ada sebagian orangtua yang masih gaptek dalam penggunaan gawai membuat orangtua semakin bingung dan frustasi.
Selain PR yang menunpuk setiap murid diwajibkan memiliki gawai dengan akses intenet yang bagus dan memadai tentunya hal itu tidak lepas dari kuota internet agar dapat mengakses pelajaran secara online. Disamping itu, pemerintah selalu mengupayakan usaha terbaik mereka untuk saat ini. Bantuan dana BOS berjumlah 7,2 triliun pun ikut digelontorkan dari sumber yang sama Nadiem mengatakan bahwa bantuan itu sudah dikirim ke setiap rekening sekolah guna membantu mendukung tercapainya proses pembelajaran. Dana BOS tersebut dibebaskan fleksibilitasnya khusus untuk PJJ juga boleh digunakan tanpa batas baik untuk membeli peralatan TIK maupun untuk membeli pulsa bagi guru dan murid.
Lalu bagaimana siswa bisa mendapatkan pulsa maupun kuota secara gratis? Untuk mendapatkan kuota internet gratis, sekolah harus mengisi data nomor telepon seluler murid di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud. Aplikasi ini berguna untuk menjaring data pokok pendidikan (satuan pendidikan, peserta didik serta pendidik dan tenaga kependidikan) yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan yaitu BOS, bansos, tunjangan, ujian nasional, dan lain-lain. Terhitung sejak September s/d Desember 2020 murid akan mendapatkan kuota 35 gigabyte (GB)/bulan, guru akan mendapat 42GB/bulan, mahasiswa dan dosaen 50GB/bulan. Kuota gratis Kemendikbud ini untuk mendukung penyelanggaran Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
Penyesuaian kurikulum pun terus dilakukan agar terjadi kesesuaian antara kondisi proses belajar mengajar dan nilai murid yang tidak serta merta ikut menurun karena banyak murid yang mengeluh PR mereka terlalu banyak namun materi yang mereka pelajari terlalu sedikit atau bahkan guru sama sekali tidak memberikan penjelasan terhadap materi tersebut. Kurikulum tersebut dinamakan kurikulum COVID atau kurikulum darurat dimana standar pencapaian yang sebelumnya merepotkan guru sekarang akan diadaptasi dengan kurikulum yang lebih ramping dan fokus pada kompetisi inti dan dasar. Sedangkan untuk tingkat satuan pendidikan Sekolah Dasar, TK dan PAUD yang belum bisa beradaptasi dengan internet secara cepat Kemendikbud juga akan mengeluarkan modul PJJ. Modul ini dibuat khusus untuk pelajaran di rumah tentunya dengan partisipasi orang tua dan bimbingan dari guru. Dengan adanya kurikulum tersebut akan memudahkan guru agar tatap terjadi keselarasan regulasi dengan Kemendikbud. Dalam upaya ini tentunya kita baik sebagai pemerintah, guru bahkan orang tua murid juga harus bekerjasama untuk mendukung murid maupun anak-anak agar tetap mendapatkan haknya dalam proses pembelajaran meski dalam keadaan sesulit apapun.
Editor : Abu Bakar Sidik
