Tulungagung, Medianasional.id – Sejumlah pelaku usaha jasa konsultan dan perencanaan proyek di Kabupaten Tulungagung menyuarakan kegelisahan mereka adanya dugaan praktik yang dinilai tidak adil dalam pembagian proyek-proyek pemerintah. Di tengah semangat pemerataan pembangunan pada era Presiden Prabowo, justru muncul isu kecemburuan sosial akibat indikasi kedekatan antara salah satu perusahaan, CV N. Karya, dengan pejabat tertentu di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam penelusuran tim investigasi, ada salah satu konsultan lokal yang berinisial MFD mengungkapkan bahwa CV N. Karya diduga mendapatkan akses khusus terhadap proyek-proyek melalui jalur Penunjukan Langsung (PL). Praktik ini dinilai tidak transparan dan berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam pengadaan barang dan jasa.
“Apalagi CV tersebut baru berdiri beberapa bulan terakhir ini, tetapi sudah mendapatkan tender proyek jasa konsultan dan perencanaan di beberapa Dinas di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan kami ini juga bayar pajak, sesuai aturan dan patuh aturan untuk memperpanjang SBU, tetapi saat proyek jalan, yang ditunjuk hanya itu-itu saja. Seolah-olah yang lain tidak layak. Ini bukan lagi soal bisnis, tapi sudah masuk wilayah ketidak adilan struktural,” keluh MFD salah satu pelaku usaha jasa konsultan, Selasa (19/8/2025).
Indikasi kedekatan antara CV N. Karya dengan pejabat tertentu diperkuat dengan keterangan beberapa narasumber yang menyebutkan adanya pola pengondisian proyek sebelum masuk ke tahap pengadaan.
Dalam mekanisme PL, Dinas terkait hanya memproses sesuai “rekomendasi tingkat atas”, tanpa membuka kesempatan bagi pelaku usaha lainnya.
“Kalau lelang terbuka, kami siap bersaing sehat. Tapi kalau PL, ya sudah. Biasanya hanya beberapa nama yang muncul dan satu yang pasti menang”, katanya.
“Dan juga yang perlu dipertanyakan lagi terkait pengalaman kerjanya CV tersebut bagaimana? dari situ pihak pemerintah harusnya juga perlu mempertimbangkannya”, tambahnya.
Mekanisme penunjukan langsung sebenarnya diperuntukkan bagi proyek bernilai kecil atau kondisi darurat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa PL kerap digunakan sebagai celah untuk memuluskan proyek kepada pihak-pihak tertentu.
Para pelaku usaha meminta agar proses pengadaan di Tulungagung ke depan dilakukan melalui lelang terbuka dan dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH), guna memastikan tidak ada intervensi atau rekayasa dalam penentuan pemenang proyek.
“Kami hanya ingin keadilan. Pemerintah pusat punya visi efisiensi dan pemerataan. Tapi kalau di daerah masih ada yang main belakang, visi itu tidak akan pernah sampai ke bawah,” ujar MFD.
Dengan adanya isu yang berkembang saat ini, Plt Kepala Dinas PUPR Tulungagung Agus Sulistiyono ST., MT PUPR membantah adanya pekerjaan proyek yang mendominasi ke salah satu CV Konsultan, semua sudah sesuai proses aturan yang ada.
“Di dinas PUPR tidak ada dominasi konsultan tertentu, dan semua diproses sesuai aturan”, tandasnya.
Sementara itu menurut data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tulungagung yang tayang pada bulan Agustus 2025 terpantau CV N. Karya mendapatkan beberapa paket pekerjaan jasa konsultan dan perencanaan di dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian.
