Raja Ampat, medianasional. id-Puluhan massa yang mengatasnamakan diri dari Pencari kerja (Pencaker) kabupaten Raja Ampat kembali lagi menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan kantor Bupati Raja Ampat, di Waisai, Papua Barat, Selasa (17/11/2020).
Selain berunjuk rasa, puluhan massa juga memalang Kantor BKPSDM dan ruang kerja Sekretaris daerah (Sekda) Raja Ampat.
Menurut pengunjuk rasa, pemalangan kantor BKPSDM dan ruangan Sekda merupakan bentuk kekesalan mengenai pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2018 yang diumumkan Panitia seleksi (Pansel) daerah yang ditandatangani Sekda Raja Ampat, Yusuf Salim.
Dalam orasinya Kali ini,puluhan massa menuntut, agar mereka (Pencaker) diberikan ruang untuk audiens dengan Sekda dan kepala BKPSDM Raja Ampat untuk membahas pengumuman seleksi CPNS 2018.
“Kami hanya ingin audiensi dengan Sekda dan kepala BKPSDM Raja Ampat, kami sebagai anak negeri butuh keadilan agar Sekda dan kepala BKPSDM jujur dan terbuka mengenai pengumuman seleksi CPNS formasi 2018 yang disebut Wakil Bupati selaku Plt Bupati, dari jumlah 320 yang lulus terdapat 153 nama yang rubah,”kata Koordianator aksi, Gadrimon Sauyai saat berbicara mewakili puluhan Pencaker.
“Kami cuman mau audiens dengan Sekda dan kepala BKPSDM,tolong berikan kami ruang. Kami hanya butuh keadilan sebagai anak negeri di Raja Ampat,”tambahnya.
Karena Sekda dan kepala BKPSDM Raja Ampat tak kunjung datang menemui puluhan pengunjuk rasa, akhirnya Kabag Ops,Polres Raja Ampat AKP. Z. Matasik berkoordinasi dengan Wakil Bupati (Plt Bupati), Manuel Piter Urbinas agar berkenan menemui pengunjuk rasa.
Wakil Bupati (Plt Bupati) Manuel Piter Urbinas yang menyempatkan diri menemui pengunjuk rasa menyampaikan, bahawa sampai saat ini Sekda dan kepala BKPSDM Raja Ampat belum menghadap dirinya selaku Plt Bupati.
“Saya sudah memanggil Sekda dan kepala BKPSDM.Namun ,sampai saat ini mereka berdua belum menghadap saya,”ujar Manuel sapaan singkat, Wakil Bupati (Plt Bupati).
Menurutnya, jika Sekda dan Kepala BKPSDM Raja Ampat sudah mengadap dirinya (Plt Bupati) maka semuanya akan terungkap mengenai prihal pengumuman seleksi CPNS formasi tahun 2018 di Raja Ampat.
“Jika Sekda dan kepala BKPSDM tak juga menghadap saya selaku Plt Bupati. Maka, saya akan melaporkan, berkoordinasi dengan Gubernur Papua Barat,” kata Wakil Bupati (Plt Bupati).
“Saya selaku Plt Bupati tak dihargai, sehingga saya harus laporkan pada Mendagri,dan mengenai pengumuman seleksi CPNS 2018 saya akan berkoordinasi dengan Kemenpan-RB agar persoalan ini segera selesai dan terungkap,”tandasnya.
Pantauan media nasional, aksi unjuk rasa ini dijaga ketat puluhan petugas Kepolisian (Polres Raja Ampat),sehingga berjalan aman dan kondusif.
Editor: Zainal La Adala.
