Ambon, medianasional.id – Pemerintah Kota Ambon tidak memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengurusi pasar, sehingga seluruh asosiasi pedagang di pasar mardika dirangkul sebagai kepanjangan tangan Pemkot, untuk mengontrol para pedagang. Hal ini disampaikan oleh Pejabat Walikota Ambon Bodewin Watimena, sebagai tanggapan atas tuntutan Pembubaran Asosiasi Pedagang Madika Ambon (APMA).
Watimena menegaskan bahwa, selama menjabat sebagai Pejabat Walikota, Ia dapat membangun komunikasi yang baik, dengan para pedagang melalui koordinasi dengan ketua-ketua asosiasi, imbuhnya.
” Pemkot telah membentuk grup komunikasi bernama “Sapa Kaka”, yang melibatkan ketua asosiasi pedagang, asosiasi sopir angkot, TNI dan Polri, sehingga ketika terjadi masalah, mereka mudah untuk berkoordinasi, ujarnya di Balai Kota, Rabu (8/3/23).
Meskipun demikian, Wattimena menilai bahwa APMA, sebelumnya telah melangkahi Pemkot, terkait pembangunan lapak di dalam terminal mardika, dan telah diberikan peringatan keras oleh pihaknya. Namun, Ia mengakui bahwa, keberadaan asosiasi tersebut, sebenarnya untuk membantu Pemkot, terangnya.
Dalam menyikapi persoalan di pasar mardika, Watimena menggunakan pendekatan pastoralia politik yakni diskusi, sharing, mencari jalan keluar, sebelum pengambilan keputusan. Ia berharap, para pedagang dapat menerima kebijakan pembongkaran pasar lama dan pasar gambus dengan baik, dan bahkan membongkar lapaknya sendiri, ungkapnya.
” Dengan merangkul semua asosiasi pedagang, Pemerintah Kota Ambon berupaya, untuk mengontrol dan memastikan keberlangsungan pasar yang sehat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota, ” tutup Wattimena.
