Jakarta, medianasional.id – Audiensi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Kabupaten Lampung Barat. Selasa 14 Desember 2021, di Kemenpan RB, Jakarta Selatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ir. Agustanto Basmar, Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah (Setda) Lampung Barat Surahman, S.Pd., S.Ip., MM., dari Kemenpan RB Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. selaku Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan; Kamaruddin, Ak., M.Sc. selaku Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan; Hatni, SE selaku Koordinator Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, ASDEP Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.
Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus dalam kesempatan ini menyampaikan, “saya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, mengucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah melaksanakan evaluasi dan memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat melakukan audiensi dalam rangka menilai perkembangan implementasi RB, SAKIP dan ZI Kabupaten Lampung Barat,” jelasnya.
Hal ini menjadi bukti kuatnya keseriusan Kabupaten Lampung Barat demi pencapaian terbaik dalam penilaian SAKIP, RB dan ZI di tahun-tahun selanjutnya, juga sebagai komitmen Kabupaten Lampung Barat dalam upaya-upaya perbaikan penerapan manajemen kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Melihat hasil penilaian SAKIP, RB dan ZI Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2017 hingga 2020 cenderung mengalami peningkatan nilai, walaupun belum menunjukan prestasi yang memuaskan. Hasil evaluasi SAKIP, RB dan ZI ini menjadi barometer bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
“Kami senantiasa memberikan dorongan kepada seluruh perangkat daerah untuk serius dan sungguh-sungguh mengimplementasikan SAKIP dan RB ini, serta menciptakan suasana kerja yang bebas KKN, menjadikannya sebagai media untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah, agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat berjalan dengan gesit, efektif dan efisien sebagaimana tujuan dari misi ke-4 (empat) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik,” katanya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan berbagai upaya, yaitu dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020 dan melakukan inovasi-inovasi diantaranya mengintegrasi berbagai pelayanan perizinan, registrasi online kunjungan poliklinik, menciptakan perpustakaan daerah digital, pelayanan ambulance hebat, integrasi data kepegawaian digital, dan pelayanan administrasi kependudukan online.
“Terakhir, harapan kami, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat terus berinovasi dengan gesit memahami kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang akan diambil tepat sasaran. Outcome yang diharapkan adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Parosil juga memaparkan terkait 7 (Pitu) program dan tiga komitmen yang ia canangkan. Pitu program yang dipaparkan Bupati Parosil dihadapan petinggi Kemenpan RB itu mengacu pada pendidikan, kesehatan, dan pertanian dalam hal ini produktifitas kopi serta sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat. (Ariph)
