Maluku, medianasional.id – Rencana aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh Aliansi Maluku Kieraha menjelang 25 Agustus 2026 menuai kritik tajam. Himpunan Mahasiswa Patani (HIPMA-PATANI) secara terbuka mempertanyakan transparansi, legalitas, serta arah perjuangan gerakan publik tersebut yang dinilai tidak inklusif.
.
Ketua Umum HIPMA-PATANI, Rafli, menyatakan bahwa keresahan ini murni lahir dari kalangan pemuda dan mahasiswa Maluku Utara. Pihaknya menyoroti minimnya keterbukaan informasi serta ketidakjelasan substansi terkait isu referendum yang diusung oleh aliansi.
.
Menanggapi polemik ini, HIPMA-PATANI merilis tiga catatan kritis utama:
-
Lemahnya Konsolidasi dan Akuntabilitas
Gerakan yang mengeklaim berbasis akar rumput dinilai tidak bisa dibentuk secara instan. Penyelenggara dituding mengabaikan tahapan krusial, mulai dari kajian ilmiah, mimbar bebas, hingga dialog interaktif yang melibatkan organisasi daerah, keterwakilan kampus, dan tokoh masyarakat. Ketiadaan konsolidasi ini memicu spekulasi bahwa aksi kehilangan relevansi. -
Klaim Identitas Kolektif Daerah
Penggunaan nama besar “Maluku Kieraha” membawa tanggung jawab moral yang berat. Penggunaan simbol daerah tanpa adanya konsensus luas dari keterwakilan lokal berisiko memicu polarisasi internal. Hal ini juga dinilai berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap gerakan moral mahasiswa. -
Ketidakjelasan Arsitektur Gerakan dan Target Aksi
Hingga saat ini, koordinator aliansi belum memaparkan cetak biru (grand design) serta tujuan konkret dari pergerakan tersebut. Tanpa agenda yang transparan, wacana sensitif seperti referendum dinilai sangat rentan ditunggangi oleh kepentingan politik pragmatis yang jauh dari aspirasi riil masyarakat Maluku Utara.
Sikap kritis HIPMA-PATANI ini ditegaskan sebagai fungsi kontrol sosial (check and balance) demi menjaga integritas gerakan mahasiswa. Langkah ini diambil agar panggung perjuangan tetap murni memperjuangkan hak masyarakat dan tidak terjebak dalam agenda terselubung yang merugikan nama baik daerah.