Tulungagung, medianasional.id – Adanya penarikan biaya yang cukup tinggi di SMK N 1 Rejotangan Tulungagung menjadi sorotan dan perhatian banyak masyarakat yang peduli Pendidikan khususnya di Kabupaten Tulungagung.
Kepala SMK N 1 Rejotangan, Mulyo Hartanto melalui bagian humas Makrus dan bagian Infokom saat dikonfirmasi wartawan, Senin (17/12) membenarkan adanya biaya SPP sebesar Rp 190.000 per bulan dan biaya untuk sumbangan jariyah Rp 2,5 juta per siswa.
“Benar untuk SPP Rp 190.000, karena kita mengikuti Surat Edaran dari Gubernur yang terbaru mas, tahun 2017/2018. Dan adanya sumbangan jariyah Rp 2,5 juta, tapi itu juga tidak mengikat dan juga banyak wali siswa yang menyumbang lebih dari itu karena mereka merasa mampu, dan banyak juga yang kita bebaskan sampai Nol karena tidak mampu membayar,” kata Makrus.
Makrus juga menambahkan adanya biaya – biaya di sekolahan itu dikoordinir lewat paguyuban sekolah.
“Semua penggalangan dana itu kita melalui adanya paguyuban sekolah mas. Untuk Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RAKS) kita sudah diketahui oleh Dinas Cabang Propinsi, dan sudah kita serahkan ke Dinas Provinsi. Semua kegiatan di SMKN 1 Rejotangan ini sudah kita RAPBS – RAKS kan dan sudah kita sampaikan untuk diketahui oleh Dinas Cabang Provinsi mas,” tambahnya.
Di tempat terpisah Agus salah satu warga Tulungagung yang peduli dan pemerhati tentang pendidikan saat dikonfirmasi menyampaikan, “berdasarkan Permindikbud RI No 75 tahun 2016 pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/ walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutanya ditentukan. Sementara pada angka 5 dijelaskan bahwa sumbangan adalah pemberian uang atau barang oleh peserta didik, orang tua perseorangan/ bersama sama atau lembaga harus secara sukarela dan tidak mengikat di satuan pendidikan,” ungkapnya.
Suharti Warga Desa Bendil Jati Wetan Rt 02 Rw 03 Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yang merupakan Wali Murid dari salah satu siswa SMK N 1 Rejotangan berinisial WTL, merasa terbebani dengan banyaknya sumbangan Jariyah yang ditentukan oleh pihak Sekolahan dan Komite.
Suharti yang mempunyai 4 anak itu mengaku kalau dirinya berjuang hidup sendiri dalam mencukupi kebutuhan anak-anaknya untuk sehari – hari, karena suaminya sudah lama tidak pulang dan tidak peduli lagi kepada keluarganya. Suharti dalam kehidupannya bisa dibilang dari keluarga yang kurang mampu.
Saat dikonfirmasi wartawan di rumahnya, Suharti mengatakan dirinya sangat keberatan dengan adanya tarikan atau sumbangan jariyah yang ditentukan oleh pihak SMKN 1 Rejotangan yang baginya begitu besar.
“Besaran sumbangan yang ditentukan oleh pihak sekolahan melalu rapat komite sekitar Rp 2 juta per siswa, dan Rp 190.000 untuk SPP perbulannya,” katanya, Kamis (13/12).
Suharti juga menambahkan selama anaknya mulai masuk sekolah sampai hari ini kurang lebih ada 6 bulan belum bisa dan belum mampu membayar SPP. “Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup saja susah mas,” tambahnya.
Suharti menceritakan, kalau anaknya dulu bisa masuk dan diterima di SMKN 1 Rejotangan melalui tes atau jalur online.
“Anak saya itu bisa diterima di SMKN 1 Rejotangan lewat Tes mas. Setelah diumumkan diterima di sekolahan itu, anak saya mengambil formulir untuk diisi, dan untuk mengambil formulir itu pihak sekolah minta harus bayar dulu uang seragam, kalau tidak bayar uang seragam anak saya tidak bisa sekolah di situ. Terus saya cari uang dan saya sanggup angsur Rp 200 ribu,” ungkapnya dengan nada sedih.
Suharti juga menambahkan untuk sumbangan Jariyah yang sudah ditentukan Rp 2 juta itu Suharti merasa keberatan dan terbebani. Ia meminta pihak sekolahan lebih meringankan atau digratiskan untuk siswa yang kurangmampu. “Tapi dari pihak sekolahan bilang kalau gratis tidak bisa, bisanya kurang dari ketentuan itu, dengan besaran sumbangan minimal Rp 1 juta yang harus dibayar. Itupun harus bawa surat keterangan tidak mampu dari Desa (SKTM), walaupun anaknya sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan dari nilai Rp 1 juta saya angsur Rp 100 ribu,” terangnya.
Di tempat terpisah, memang kehidupan Suharti tergolong dari keluarga yang kurang mampu dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah, ucap salah seorang perankat desa setempat.
“Benar Suharti sudah lama menjadi tulang punggung keluarga dan bekerja sebagai buruh serabutan yang mempunyai 4 anak dan menghidupi ibunya selama ini,” katanya.
Staf Desa yang enggan disebut namanya itu juga menambahkan, memang benar anaknya yang bernama (WTL) masih sekolah di SMKN 1 Rejotangan karena pernah minta Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa untuk minta keringanan biaya di sekolah,” jelasnya saat dikonfirmasi di kantor Desa Bendiljati wetan. Kamis (13/12).
Reporter : Arsoni
Editor : Dian
