Jakarta Selatan, MEDIANASIONAL.ID – Polemik pembangunan Skatepark Bintaro di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, terus bergulir. Di tengah sorotan warga terkait fungsi, keamanan, dan manfaat fasilitas tersebut, sejumlah pertanyaan mendasar mengenai proyek itu hingga kini belum mendapatkan penjelasan.
Usai menghadiri kegiatan kunjungan Walikota Jakarta Selatan di Koperasi Merah Putih Bintaro, Lurah Bintaro, Riza Fauzi, akhirnya ditemui secara langsung oleh wartawan.
Dalam pertemuan singkat tersebut, Riza Fauzi membantah tidak merespons konfirmasi. Menurutnya, nomor yang sebelumnya digunakan untuk menghubunginya bukan nomor miliknya.
Namun demikian, saat dimintai waktu untuk menjawab sejumlah pertanyaan terkait pembangunan skatepark serta diminta memberikan nomor kontak yang dapat digunakan untuk konfirmasi lanjutan, Riza menyatakan akan terlebih dahulu mengurus kegiatan protokoler.
Saat itu kegiatan utama telah berakhir dan Walikota Jakarta Selatan telah meninggalkan lokasi. Hingga meninggalkan area kegiatan, Riza belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan maupun nomor kontak yang dapat digunakan untuk kebutuhan konfirmasi.
Padahal, terdapat sejumlah pertanyaan yang hingga kini masih menjadi perhatian publik, antara lain mengenai besaran anggaran pembangunan, metode pelaksanaan pekerjaan, identitas pelaksana atau penyedia pekerjaan, dasar perencanaan pembangunan, serta tanggapan terhadap kritik warga terkait kondisi skatepark.
Sebelumnya, warga mengeluhkan fasilitas tersebut dinilai tidak layak digunakan sebagai skatepark.
“Semenjak jadi sampai sekarang, baru pernah lihat satu orang main skateboard di sini,” ujar seorang warga di sekitar lokasi.
Warga yang sama juga mempertanyakan aspek keselamatan fasilitas tersebut.
Pembangunan Skateboard Bintaro masih misteri bagi masyarakat
“Ini berbahaya bagi penggunanya. Bisa cedera kalau main di sini, permukaan tidak rata, di ujungnya ada beton. Tidak presisi,” katanya.
Keluhan serupa juga ramai disampaikan warganet melalui media sosial. Sejumlah komentar menilai desain skatepark tidak memenuhi kebutuhan pengguna skateboard dan terkesan tidak melibatkan komunitas yang memahami standar fasilitas tersebut.
Pengaduan masyarakat (Dumas) terkait pembangunan skatepark bahkan telah disampaikan kepada Inspektorat Pembantu Kota (Irbanko) Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti.
Seorang warga yang mengikuti perkembangan persoalan ini mengaku pesimis laporan tersebut akan menghasilkan perubahan.
“Percuma lapor Irbanko,” ujarnya.
Sementara itu, seorang pengamat tata kelola pemerintahan menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas pejabat publik.
“Ketika muncul kritik terhadap penggunaan anggaran publik, yang dibutuhkan masyarakat adalah penjelasan yang terbuka, data yang jelas, dan kesiapan pejabat terkait untuk menjawab pertanyaan publik. Transparansi adalah bagian dari akuntabilitas,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pertanyaan mengenai anggaran, metode pelaksanaan, penyedia pekerjaan, dasar usulan pembangunan, serta evaluasi terhadap kritik warga terkait Skatepark Bintaro masih belum terjawab.
Publik kini menunggu apakah Pemerintah Kota Jakarta Selatan maupun Irbanko Jakarta Selatan akan memberikan penjelasan dan tindak lanjut atas persoalan yang terus menjadi sorotan tersebut.
