MERANGIN, medianasional.id – Rencana maupun langkah penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah kawasan aliran sungai yang diduga masuk wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.
Menindaklanjuti perintah Menteri Pertahanan, Tim Pengawas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dikabarkan melakukan penyisiran terhadap sejumlah aliran sungai yang diduga menjadi lokasi aktivitas PETI.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian di antaranya Kecamatan Tabir Barat, Tabir Ulu, Sungai Manau, Sungai Penetai, hingga kawasan aliran Sungai Batang Tabir.
Langkah pengawasan dan penertiban tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat. Pasalnya, aktivitas pertambangan emas selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan bagi sebagian warga di Kabupaten Merangin.
Masyarakat Kecil Jangan Sampai Menjadi Korban
Di tengah upaya pemerintah melakukan penertiban kawasan hutan, masyarakat berharap kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertambangan.
Masyarakat meminta pemerintah pusat, khususnya Menteri Pertahanan, memberikan perhatian serius terhadap persoalan pertambangan rakyat di Kabupaten Merangin.
Bahkan, masyarakat berharap aspirasi tersebut dapat disampaikan melalui surat resmi kepada Menteri Pertahanan agar persoalan ini mendapat perhatian dan dibahas secara khusus.
Harapan masyarakat adalah memperoleh kepastian hukum serta kesempatan untuk mengelola pertambangan rakyat melalui mekanisme legalitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat juga berharap pemerintah dapat membedakan aktivitas pertambangan yang dikendalikan pemodal besar atau cukong dengan masyarakat kecil yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
“Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi korban dari persoalan pertambangan. Kami berharap pemerintah hadir memberikan keadilan dan solusi, bukan hanya melakukan penertiban tanpa memberikan jalan keluar,” demikian harapan masyarakat.
Pemerintah Diminta Duduk Bersama Mencari Jalan Keluar
Masyarakat Merangin berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat duduk bersama untuk melakukan kajian serta mencari solusi konkret terhadap persoalan pertambangan rakyat.
Salah satu langkah yang diharapkan adalah melakukan penataan wilayah pertambangan rakyat, termasuk mengkaji kemungkinan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta proses perizinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan adanya kepastian regulasi, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan untuk menjalankan kegiatan pertambangan secara legal, tertib, dan bertanggung jawab.
Namun demikian, upaya menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kawasan konservasi TNKS juga harus menjadi perhatian utama. Aktivitas pertambangan tidak boleh merusak kawasan hutan lindung maupun ekosistem sungai.
Kini masyarakat menantikan langkah nyata pemerintah dalam menjawab persoalan tersebut. Sebab, penegakan hukum harus berjalan seiring dengan keadilan sosial. Pemerintah diharapkan tidak hanya hadir melalui penertiban, tetapi juga mampu memberikan solusi yang mengedepankan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat kecil.
Masyarakat berharap ada kebijakan yang adil: lingkungan tetap terjaga, hukum tetap ditegakkan, dan rakyat kecil tidak kehilangan harapan untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
