Tulang Bawang medianasional.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung menyoroti aktivitas pengerukan dan pemanfaatan material pasir laut yang dilakukan PT Sienar Tri Tunggal Perkasa (STTP) di wilayah perairan Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. WALHI menilai kepemilikan dokumen perizinan tidak serta-merta membenarkan aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut dan mengganggu wilayah tangkap nelayan.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung, Mustakim, mengatakan persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari aspek administrasi perizinan. Pemerintah dan perusahaan harus menjelaskan dampak kegiatan pengerukan terhadap lingkungan laut serta kehidupan masyarakat pesisir.
Menurut Mustakim, wilayah perairan Dente Teladas merupakan areal pengembangan kawasan konservasi perairan dan pesisir sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2019. Namun, pada 19 April 2021, Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan izin usaha pertambangan untuk penjualan komoditas batuan kepada PT STTP melalui Nomor 301/I/IUP/PMDN/2021.
WALHI juga mempertanyakan aktivitas perusahaan sejak 2021, termasuk dugaan pengerukan tanpa dilengkapi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) pada saat itu. Selain itu, WALHI menyoroti pencucian material hasil pengerukan yang menurut dokumen persetujuan lingkungan perusahaan tidak diperbolehkan dilakukan di lokasi pengerukan.
Mustakim menjelaskan, aktivitas pengerukan dan pencucian material berpotensi meningkatkan kekeruhan air laut, mengganggu habitat biota, serta berdampak terhadap rantai makanan dan hasil tangkapan nelayan, termasuk rajungan. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengancam keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
WALHI turut menyoroti pengakuan perusahaan mengenai penjualan material hasil pengerukan untuk membiayai kegiatan pendalaman alur pelayaran. Menurut WALHI, persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 yang membatalkan sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 terkait pemanfaatan dan penjualan hasil sedimentasi berupa pasir laut.
Terkait klaim perusahaan mengenai pelibatan masyarakat melalui perekrutan tenaga kerja, penyediaan transportasi perahu, pengawasan pemuatan material, dan penyaluran dana CSR, WALHI menilai hal itu tidak otomatis menunjukkan seluruh masyarakat menyetujui aktivitas pengerukan. Terlebih, aksi penolakan nelayan Kuala Teladas pada 10 November 2026 menunjukkan masih adanya keberatan masyarakat terhadap kegiatan tersebut.
Atas persoalan itu, WALHI Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perizinan PT STTP. WALHI juga menyoroti masa berlaku izin usaha pertambangan yang disebut telah berakhir pada April 2026 serta PKKPRL yang diduga akan berakhir pada November 2026.
Mustakim menegaskan, pemerintah harus mengutamakan perlindungan ekosistem laut dan hak masyarakat pesisir. WALHI meminta agar persetujuan kegiatan tidak diperpanjang maupun diperbarui apabila persoalan sosial dan lingkungan masih belum diselesaikan.
“Laut bukan ruang eksploitasi tanpa batas. Wilayah tangkap nelayan bukan ruang kosong. Dokumen perizinan bukan cek kosong untuk merusak lingkungan,” tegas WALHI Lampung dalam rilis tertanggal 11 November 2026.
