KENDAL –MEDIANASIONAL.ID-Pengelolaan keuangan dan aset desa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kendal bersama Kejaksaan Negeri Kendal. Melalui kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun 2026, kedua institusi tersebut memperkuat sinergi melalui program Jaga Desa guna mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Rabu (11/11/2026), tersebut diikuti unsur pemerintah desa.
Baru 120 dari 266 Desa di Kendal yang Terdata Asetnya
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kendal, Alfebian Yulando, menekankan pentingnya pendampingan sekaligus peningkatan pemahaman aparatur desa dalam mengelola keuangan, aset, dan administrasi pemerintahan.
Alfebian mengungkapkan bahwa pendataan aset desa di Kabupaten Kendal masih membutuhkan perhatian. Dari total 266 desa, baru sekitar 120 desa yang asetnya telah masuk dalam pendataan Dispermasdes. Selain itu, sebagian data yang sudah masuk masih belum lengkap sehingga diperlukan sinergi lebih kuat dengan pemerintah desa untuk mempercepat inventarisasi.
“Kami berharap ada sinergi dengan pemerintah desa untuk melengkapi pendataan aset. Dari 266 desa di Kendal, yang sudah masuk dalam pendataan kami baru sekitar 120 desa,” ujar Alfebian.
Soroti Penggunaan Aset desa untuk Kepentingan Fasilitas Pelayanan Publik
Dispermasdes juga menyoroti penggunaan tanah aset desa untuk kepentingan fasilitas pelayanan publik, salah satunya gedung sekolah dasar (SD). Menurut Alfebian, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mediasi bersama dinas dan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Kementerian Agama, dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Kendal.
Ia menjelaskan, pemanfaatan tanah desa untuk fasilitas pendidikan maupun pelayanan publik memang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, dari sisi administrasi, legalitas, dan pengelolaan pendapatan desa, pemanfaatan aset tersebut tetap harus memiliki kejelasan sesuai ketentuan. Pasalnya, terdapat aset desa yang digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, tetapi desa tidak memperoleh pemasukan yang dapat dicatat sebagai pendapatan asli desa (PADes).
“Memang aset yang digunakan memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi secara aturan dan pendapatan, desa tidak mendapatkan pemasukan PADes. Karena itu, perlu ada langkah penyelesaian dan penataan bersama instansi terkait,” jelasnya.
Dispermasdes Buka Ruang Masukan untuk Raperda Desa
Selain pendampingan pengelolaan keuangan dan aset, Alfebian mengatakan Dispermasdes Kendal saat ini masih melakukan penyusunan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), khususnya yang berkaitan dengan pengisian perangkat desa dan kepala desa.
Karena itu, pihaknya berharap paguyuban kepala desa, sekretaris desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di daerah pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, dan Brangsong (KKB) dapat memberikan masukan secara tertulis.
“Kami berharap kepada kepala desa, sekretaris desa dan Badan Permusyawaratan Desa di dapil 2 untuk memberikan masukan kepada kami secara tertulis,” ujar Alfebian.
Menurutnya, masukan dari unsur pemerintahan desa diperlukan untuk memperkaya materi regulasi agar kebijakan yang disusun dapat mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Agenda pemerintahan desa pada 2027 juga perlu dipersiapkan, termasuk pelaksanaan Pilkades di lima desa pada Mei 2027 serta pengisian keanggotaan BPD.
Kejari Perkuat Pendampingan Melalui Program Jaga Desa
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Salomina Meyke Saliama, menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengukuhan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Ia menjelaskan, program Jaga Desa menjadi salah satu upaya untuk membangun pemahaman dan paradigma baru dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Melalui program tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih aman, tertib, dan sesuai ketentuan.
Salomina juga mengingatkan bahwa pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan desa memiliki berbagai tantangan. Meski demikian, aparatur desa diharapkan tidak kehilangan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jangan lelah untuk memberikan yang terbaik bagi desa,” pesannya.
Kepala Desa Sambut Baik Pendampingan
Salah satu peserta Kepala Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Agus Subaidi menyambut baik pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola keuangan dan aset desa agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Agus menilai, pendampingan seperti ini penting karena dalam menjalankan pemerintahan desa terdapat berbagai aturan dan tanggung jawab administrasi yang harus dipahami oleh kepala desa maupun perangkat desa. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah desa juga dapat memperoleh penjelasan sekaligus berkonsultasi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.
“Kami menyambut baik kegiatan ini karena sangat bermanfaat bagi pemerintah desa. Dengan adanya pendampingan dari Dispermasdes dan Kejaksaan, kami berharap pengelolaan keuangan dan aset desa semakin tertib, transparan, serta memberikan rasa aman bagi aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Agus.(@)
