PURBALINGGA.medianasional.id — Persoalan transparansi pengelolaan Dana Desa kembali menjadi sorotan. Kali ini muncul dari Desa Kradenan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, terkait pengadaan mobil siaga senilai Rp240 juta yang diduga tidak dilengkapi dokumen kendaraan yang sah.
Mobil jenis Suzuki APV dengan nomor polisi R 8173 XC tersebut diklaim dibeli menggunakan anggaran desa. Namun hingga kini, dokumen kepemilikan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) belum pernah ditunjukkan kepada publik.
Padahal, mobil siaga merupakan aset desa yang dibiayai dari uang negara yang bersumber dari rakyat. Setiap pengadaan aset dengan nilai ratusan juta rupiah wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa di desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan secara resmi. Surat konfirmasi bernomor 011/KONF/MN-PNN/XI/2026 tertanggal 3 November 2026 dilayangkan kepada Kepala Desa Kradenan. Surat itu memuat lima pertanyaan substansial, yakni status BPKB dan STNK, sumber anggaran, identitas penyedia/dealer, harga riil pembelian, serta kesesuaian prosedur pengadaan.
Hingga batas waktu 1×24 jam yang diminta, tidak ada jawaban tertulis dari Pemerintah Desa Kradenan.
Satu-satunya keterangan yang muncul berasal dari Kasi Pembangunan Desa Kradenan secara lisan. Ia menyatakan BPKB sudah ada, sedangkan STNK masih dalam proses di Samsat. Namun keterangan tersebut tidak disertai bukti apa pun, seperti fotokopi BPKB, tanda terima pendaftaran kendaraan, maupun surat keterangan dari Samsat.
“Kami sudah meminta konfirmasi sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jawaban lisan tanpa dokumen tidak dapat dijadikan klarifikasi. Terlebih, empat pertanyaan lainnya sama sekali belum dijawab,” kata Pemimpin Redaksi PNN News, Purwoyo, Senin (9/11/2026).
Kasus Kradenan dinilai bukan sekadar persoalan satu desa. Di berbagai daerah, pengadaan kendaraan operasional desa kerap menjadi titik rawan penyimpangan: mulai dari penggelembungan harga, penunjukan penyedia yang tidak transparan, hingga aset yang tidak tercatat secara sah sebagai milik desa.
Jika dokumen kendaraan tidak atas nama pemerintah desa, maka secara hukum aset tersebut rentan disalahgunakan, sulit dipertanggungjawabkan dalam audit, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Oleh karena itu, surat konfirmasi tersebut juga ditembuskan kepada Camat Mrebet dan Inspektorat Kabupaten Purbalingga. Kedua institusi itu diharapkan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, serta melakukan verifikasi independen terhadap pengadaan aset dimaksud.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Kradenan masih memiliki hak jawab. Setiap klarifikasi dan bukti dokumen yang sah akan dimuat secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa bukan sekadar pilihan etis, melainkan kewajiban hukum. Ketika pemerintah desa menutup diri dari pertanyaan publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa ikut terkikis.
Kasus Kradenan kini menjadi ujian: apakah sistem pengawasan Dana Desa benar-benar bekerja, atau hanya berhenti di atas kertas.
Al_76
