KPK Menaruh Perhatian Serius Kasus Dugaan Tipikor Perahu Fiber Aquatec,Berikut Penyampaian Kasipidsus

3294 views

Kepala seksi pidana khusus (Kasipidsus) Kejaksaan negeri (Kejari) Sorong,Chusnul Fuad.

Raja Ampat,medianasional.id- Dari laman sindonews.com bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian serius atas kasus dugaan korupsi pengadaan 7 unit perahu Fiber Aquatec pada Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat tahun anggaran 2017 yang hingga saat ini diduga masih jalan di tempat.

Dugaan korupsi tersebut hingga saat ini belum juga ada tersangka yang ditetapkan, walau hasil pemeriksaan Audit dari BPKP Papua Barat telah menemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp800 Juta lebih. Apalagi sejumlah saksi telah diminta keterangannya.

Kepala Unit Koordinasi Satgas Penindakan KPK Wilayah VI Papua Barat, Prabawa Widi Nugroho mengatakan, pihaknya menaruh perhatian serius terkait penanganan perkara-perkara dugaan korupsi yang saat ini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum di wilayah Papua Barat, terlebih khusus di Raja Ampat (Baca Juga: 4 Tokoh Adat Papua Minta Otsus Dilanjutkan dan Dana Diaudit Menyeluruh)

Menurut Prabawa,terkait perkara dugaan korupsi pada Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat, pihaknya juga telah melakukan monitoring dan supervisi serta memberikan saran dan masukan kepada penyidik dalam kegiatan rapat koordinasi dan monitoring terkait penanganan perkara tindak pidana Korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh penyidik Kepolisianbersama penyidik dari Polda, Polres yang digelar di Kejaksaan negeri Sorong pada tanggal 17-18 Desember 2020 lalu.

“Sebenarnya tidak ada masalah terhadap penanganan perkara itu, masih lanjut, kami juga sudah koordinasikan dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Sorong, dan penyidik pada Polres Raja Ampat,” ungkap Prabawa Widi Nugroho dalam keterangan pers kepada SINDONews.com, Senin (21/12/2020).

Menurut dia, dari hasil supervisi dan monitoring terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik Reskrim Polres Raja Ampat, kasus dugaan korupsi tersebut masih tetap berjalan. “Kalau secara detil perkaranya kan itu tentu kewenangan penyidik yah, tapi dari sisi prosesnya itu, setelah kami koordinasikan dan supervisi itu masih berjalan, nggak ada masalah, kami pantau juga, kami monitor, terhadap perkara tersebut,” tegasnya.

Prabawa mengatakan setelah dicekatas laporan hasil Audit BPKP Papua Barat, memang telah ditemukan total lost atas pekerjaan tersebut dan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 865 juta lebih. “Terkait hasil audit BPKP yah, total lost pada pekerjaan pengadaan tersebut, sebesar Rp800 Juta lebih yah,itu memang menjadi kerugian negara yang telah dilaporkan atau diaudit oleh BPKP,” ungkapnya.

Atas penanganan perkara ini, Prabawa mengatakan, pihak KPK telah memberikan rekomendasi kepada penyidik agar kasus tersebut harus tetap dilanjutkan hingga ke Meja hijau.“Kita merekomendasikan dan mengkoordinasikan kepada penyidik dan dengan kejaksaan juga, bahwa proses hukum terhadap kasus tersebut harus tetap berjalan hingga ke meja hijau, karena telah ditemukan kerugian negaranya atas hasil Audit BPKP Papua Barat,” tandasnya. (Baca Juga: Dengan Tangan Diborgol Johan Anuar Digelandang Penyidik KPK ke Rutan Pakjo)

Diketahui, pekerjaan Pengadaan Perahu Fiber Aquatec tersebut dikerjakan oleh CV Rimba tahun anggaran 2017. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sama sekali. Dan pada saat pihak Kepolisian Polres Raja Ampat melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan tersebut, barulah pihak Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai pihak yang mengadakan barang mendatangkan 7 unit perahu Fiber Aquatec di tahun 2019.

Namun demikian, pihak BPKP Provinsi Papua Barat dalam audit kerugian keuangan negara atas kasus tersebut berpendapat telah terjadi total lost pekerjaan. Sehingga kuat dugaan terjadi indikasi korupsi. Dari data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara, ditemukan total lost pekerjaan atas Pengadaan Perahu Fiber Aquatec.

“Berdasarkan hasil audit, kami berpendapat telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan keuangan negara sebesar Rp865.844.550,00,” Demikian bunyi keterangan surat pemberitahuan kerugian negara yang diterbitkan pada 18 Maret 2020, danditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat, Riki Antariksa.

Untuk itu media nasional mengkonfirmasi Kepala seksi pidana khusus (Kasipidsus) Kejaksaan negeri (Kejari) Sorong,Chusnul Fuad mengungkapkan, dirinya tidak bisa menjelaskan secara detail karena proses penyidikan ada di pihak Kepolisian (Polres Raja Ampat Red).

“Ketika berkas dikirim kami dari kejaksaan pada prinsipnya tetap akan melakukan proses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jika berkas yang dimaksud terpenuhi ya kami akan P21,”kata Kasipidsus melalui via telephon seluler,Rabu (21/4/2021) sore.

Ia mengaku,bahwa pihak Polres Raja Ampat melalui Satun reserse dan kriminal (Satreskrim) telah melayangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

“Kalau SPDPnya sudah cukup lama diterima tinggal teman teman penyidik apakah sudah selesai pemberkasannya tinggal kami tunggu untuk dipelajari, kami belum bisa berbicara terlalu jauh,”beber Kasipidsus.

“Sesuai yang tertera diregister SPDPnya itu tahun lalu (2020) sebelum dimasa saya menjabat,saya tidak bisa bicara terlalu jauh terkait kasus yang dimaksud. Namun yang pasti pihak Kejari telah menerima SPDP,”pungkasnya.

Sebelumnya,Kepala satuan reserse dan kriminal (Kasatreskrim) Polres Raja Ampat,Iptu Pol.Wawan Kurnadi saat ditemui media nasional menyampaikan, bahwa dirinya sudah memanggil penyidik Tipikor dan mengecek kasus yang ditangani.

“Bahwa ada beberapa kasus sudah masuk tahap satu (P19) diantaranya proyek penataan taman di Dinas Perhubungan,dan dugaan korupsi terkait tapal batas kawasan hutan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Raja Ampat,”kata Wawan sapaan akrab Kasatreskrim Polres Raja Ampat kepada media nasional,di kantornya Jalan Bhayangkara,Waisai,Ibukota kabupaten Raja Ampat,Papua Barat,Senin (19/4/2021) pagi.

Selain itu, pihaknya (Polres Raja Ampat Red) juga akan kembali melayangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus dugaan korupsi labuh tambat di Dinas Perhubungan kepada pihak Kejaksaan negeri (Kejari) di Sorong,yang mana SPDP sebelumnya pernah dikembalikan pihak Kejaksaan karena sudah melawati batas waktu tertentu sesuai Standar Operasional Prosedur dari pihak Kejaksaan.

“Pada prinsipnya,Polres Raja Ampat serius segera menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang sampai saat ini belum ada kepastian hukumnya,”ujar Wawan yang baru Sertijab pada Rabu (14/4/2021).

“Kalau soal kasus dugaan Tipikor Perahu Fiber Aquatec pada Dinas Perikanan itu nanti saya tanyakan lagi kepada Kanit Tipikor ya,”tambahnya.

Kasatreskrim berjanji,kedepannya jika ada temuan atau penyelesaian kasus dugaan Tipikor pihaknya akan terbuka,transparansi dan akan mengundang awak media untuk dirilis beritanya.

“Kita akan bersinergi dengan media sesuai program Kapolri Presisi terbaru yaitu keterbukaan dan transparansi yang berksaitan dengan pelayanan informasi publik dan kedepan setiap ada temuan dugaan Tipikor kita rilis,”tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Perikanan kabupaten Raja Ampat.

Editor: Zainal La Adala.

Berikut Penyampaian Kasipidsus KPK Menaruh Perhatian Serius Kasus Dugaan Tipikor Perahu Fiber Aquatec

Penulis: 
author

Posting Terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.