Plt Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Ir Budiyanto, MPi,MHum menyampaikan bahwa Kementerian Sosial RI berencana akan memperpanjang BST hingga Desember 2020. Budiyanto menyebutkan hanya saja akan ada pengurangan jumlah bantuan menjadi Rp300 Ribu per bulan.
“BST dari Pemerintah Pusat untuk di Kota Pekalongan sendiri melalui Kantor Pos diterima oleh sebanyak 10.811 warga dimana sebulan mereka mendapatkan 600 ribu dan berjalan tiga bulan sampai Bulan Juli lalu. Alhamdulillah penyalurannya sudah berjalan cukup lancar. Dari Kemensos RI sendiri infonya ada rencana diperpanjang BST ini sampai Bulan Desember mendatang namun dengan jumlah nominal setengahnya, awalnya Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan tapi kami masih menunggu keputusan tertulisnya dari Pemerintah Pusat,” terang Budiyanto usai menghadiri kegiatan evaluasi BST Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kantor Pos Kota Pekalongan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekalongan, bertempat di Hotel Pesonna, Rabu (5/8/2020).
Budi mengakui masih ada beberapa permasalahan dalam penyaluran BST yang perlu dievaluasi antara lain masih ada penerima BST yang menerima bansos lain, alamat penerima tidak ditemukan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang meninggal dunia maupun pindah alamat, KPM BST terlambat mengambil dan sebagainya.
“Alhamdulillah kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar dalam penyaluran bantuan ini lancar, memang ada sedikit kendala seperti double penerima bantuan baik dari program pusat, provinsi maupun kota, KPM pindah alamat, meninggal dan datanya belum diperbaharui tapi
semua itu sudah diselesaikan secara internal misal yang meninggal bisa diterima ahli waris, KPM yang memang berhalangan hadir karena merantau ke luar kota bisa diwakilkan keluarganya yang masih dalam satu KK. Yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan sama sekalipun kami catat dan usulkan untuk kemudian disalurkan,”papar Budiyanto.
Walikota Pekalongan,HM Saelany Machfudz,SE yang turut hadir dalam kegiatan evaluasi BST tersebut juga mengapresiasi kepada PT Pos Indonesia selaku lembaga penyalur yang ditunjuk Pemkot Pekalongan. Tak lupa, pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada camat, lurah hingga tingkat RT/RW yang telah membantu mengkoordinir penyaluran BST dari Pemerintah Pusat tersebut.
“Dengan masih adanya kendala-kendala lapangan tadi, evaluasi ini memang sangat penting untuk mendapatkan masukan-masukan dari para camat/lurah, RT/RW, pihak kepolisian dan dinas terkait agar ke depannya dapat terkoordinir lebih baik lagi. Meskipun pendistribusian BST sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin namun ada beberapa permasalahan yang muncul, oleh karena itu peran camat, lurah, RT/RW dan semua pihak terkait sangat diperlukan khususnya dalam mendata keluarga penerima manfaat (KPM),” tegas Saelany.
Menurut Saelany, data penerima BST mengacu data lama yang dikeluarkan oleh Kemensos RI. Saelany mengimbau kepada masyarakat yang sudah tidak berhak menerima agar mengalihkannya kepada warga lain yang benar-benar membutuhkan.
“Yang menerima double bantuan atau yang bersangkutan mampu kami mohon bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan,”ujar Saelany.
Dijelaskan Kepala Cabang PT Pos Indonesia Kota Pekalongan, Rio Ananda, terdapat tiga mekanisme penyaluran BST yakni melalui loket kantor pos, dan pengantaran. Untuk tahap III BST telah selesai dilakukan pada pertengahan Juli kemarin. Sedangkan, untuk sisa anggarannya, lanjut Rio, PT Pos Indonesia telah mengembalikan ke kas daerah pada tanggal 30 Juli 2020 sampai menunggu dinamika tahapan penyaluran BST selanjutnya.
“Mekanisme penyaluran BST yang digunakan yakni melalui loket dan pengantaran. Untuk yang diantar yaitu orang-orang lansia (jompo), difabel dan sakit. Dengan evaluasi ini maka nantinya ke depan terkait validasi data, kami akan berkoordinasi lagi dengan instansi terkait agar penyaluran bantuan BST yang rencana dari pemerintah pusat akan diperpanjang sampai Desember nanti bisa lebih baik lagi dan tepat sasaran,” tandas Rio.
Reporter: Anton S.
