Raja Ampat, medianasional.id- Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melakukan kunjungan kerja (Kanker) di Raja Ampat dalam rangka inventarisasi data dan permasalahan-permasalahan di bidang implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pemantauan wisatawan asing serta penguatan diplomasi selama pandemi Covid-19 di Pemerintah kabupaten Raja Ampat.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur,Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo kepada sejumlah awak media usai rapat diskusi bersama Forkopimda,dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Raja Ampat,di Balai Wayag,Kantor Bupati Raja Ampat,di Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat,Rabu (12/8/2020) siang.
Dijelaskan,Kunjungan kerja (Kunker) disejumlah daerah termasuk kabupaten Raja Ampat tujuannya untuk mendorong perbaikan reformasi birokrasi,tata kelola pemerintahan dan juga berkaitan dengan pelayanan publik.
“Selain itu juga memonitor masalah Covid -19 dan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Kedatangan kami kasini semacam uji petik untuk mendengar permasalahan -permasalahan yang ada dan ingin mendorong,membantu untuk penyelesaiannya,”ujar Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Kemenko Polhukam.
Dijelaskan, Raja Ampat merupakan daerah kepulauan yang terletak di Provinsi Papua Barat sehingga perlu penanganan khusus.
“Memang sarana dan prasarana cukup terbatas namun kita tau Raja Ampat ini merupakan satu destinasi wisata dunia dan menjadi kebanggaan negara kita indonesia. Kita ketahui bersama dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini sudah tentu kunjungan wisatawan indonesia,termasuk di Raja Ampat sedikit menurun,”kata Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo.
“Untuk itu,apa yang menjadi keluhan Pemkab Raja Ampat akan kita catat dan kami fasilitasi kemudian kita koordinasikan dengan Kementerian/Lembaga untuk memberikan solusi untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan di Raja Ampat sehingga pertumbuhan pembangunan di bidang ekonomi meningkat,dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat,”sambungnya.
Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo juga mengungkapkan, terkait dengan wilayah yang disebut 3 T, Terdepan, Terluar, Terisolir atau Tertinggal tentunya itu sudah menjadi skala prioritas dari program Presiden Jokowi.
“Daerah perbatasan 3 T merupakan beranda terdepan,dan keinginan Presiden ingin mengangkat dan memperkuat pembangunan dari segala bidang,baik perekonomian, kesejahteraan maupun dari aspek keamanan daerah,juga penguatan jaringan digital dan proses pembangunannya tak cukup dengan waktu singkat,”bebernya.
Menurut Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo,walau konsentrasi Presiden Jokowi saat ini condong ke wilayah Indonesia bagian Timur yaitu Papua karena memiliki wilayah yang luas berpulau-pulau dan memiliki Sumber Daya Alam cukup besar yang perlu digali.
“Hal itu terlihat dari Kunjungan kerja Presiden Jokowi lebih banyak ke tanah Papua.Selain itu yang mendorong Presiden Jokowi perhatian pada tanah Papua,selama ini mungkin karena jaraknya jauh seakan-akan agak kurang terperhatikan sehingga Presiden lebih banyak berkunjung ke tanah Papua,”tuturnya.
“Karena negara kita sangat luas,dan daerah 3 T tidak hanya di Raja Ampat,jadi perlu kesabaran untuk mencapai semua itu. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama cepat terwujud,”tandas Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo.
Informasi yang diperoleh media nasional, rombongan Kemenko Polhukam tiba di Raja Ampat pada Selasa, (11/8/2020) dan telah memantau sejumlah objek wisata di Raja Ampat dan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Kemenko Polhukam,Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo bersama rombongannya masih melaksanakan tugasnya selama 2 hari di Raja Ampat.
Editor: Zainal La Adala
