Pulau Morotai, medianasional.id — Penataan kebersihan di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat setempat menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah titik di pusat Kota Daruba dilaporkan masih dipenuhi tumpukan sampah plastik, di tengah padatnya persiapan agenda perayaan yang digelar pemerintah daerah.
Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan kemeriahan rangkaian kegiatan semarak kemerdekaan, seperti perlombaan gerak jalan, kompetisi tari, hingga persiapan upacara bendera yang dipusatkan di Lapangan Merah Putih.
Salah seorang warga Daruba, Akit, menyatakan keprihatinannya atas respons lambat dari instansi terkait. Ia menilai tata kelola kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pulau Morotai masih bersifat musiman dan belum memiliki solusi jangka panjang yang konkret.
.
“Pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya fokus pada seremoni perlombaan, tetapi juga mengabaikan kondisi kebersihan lingkungan yang menjadi wajah kota. DLH semestinya proaktif sejak awal persiapan,” ujar Akit.
.
Ia menambahkan, pengelolaan sampah di kawasan perkotaan terkesan baru berjalan setelah mendapat komplain atau sorotan dari publik. Menurutnya, ada beberapa poin krusial yang perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh instansi terkait, di antaranya:
-
Konsistensi Penanganan: Pembersihan yang minim pengawasan berkelanjutan sehingga sampah terus menumpuk kembali di lokasi yang sama.
-
Manajemen Logistik: Perlunya pembenahan total pada sistem pengangkutan armada sampah serta optimalisasi pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
-
Esensi Kemerdekaan: Perayaan hari besar nasional sepatutnya direfleksikan melalui pemenuhan hak warga terhadap lingkungan yang bersih dan sehat.
Warga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai segera mengambil langkah strategis yang permanen, bukan sekadar tindakan pembersihan darurat demi menyambut momen hari besar nasional.
.
Hingga saat ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup maupun Panitia Pelaksana HUT RI tingkat kabupaten belum memberikan keterangan resmi terkait kendala operasional pengangkutan sampah di wilayah pusat kota tersebut.