BANYUMAS, medianasional.id – Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mendorong percepatan registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sekaligus penguatan akurasi data penerima bantuan sosial agar program bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pengarahan, monitoring, dan evaluasi Perlinsos bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Sasana Krida GOR Satria Purwokerto, Minggu (1/11/2026) malam.
Acara dihadiri kurang lebih 3.500 undangan dengan peserta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ketua RT dan RW, agen Perlinsos serta operator desa.
Mensos RI, Gus Ipul dalam kesempatan tersebut mengatakan, kesamaan data antarlembaga menjadi kunci keberhasilan program perlindungan sosial. Melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah berupaya menyatukan basis data sebagai acuan penentuan penerima manfaat.
“Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui jalur formal mulai dari RT/RW hingga pemerintah daerah, maupun partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos,” ucapnya.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat juga dapat mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan sekaligus menyanggah data penerima bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran.
Kemensos juga mengembangkan Perlinsos Digital dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pengenalan wajah (face recognition) untuk memperkuat proses registrasi dan verifikasi penerima bantuan.
Melalui Perlinsos Digital, pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat yang sebelumnya pernah menerima bantuan sosial.
“Identitas penerima bantuan nantinya akan terekam melalui teknologi pengenalan wajah atau face recognition dan masuk dalam basis data Perlinsos Digital,” katanya.
Dalam dialog bersama peserta, salah satu LSM di Banyumas, Gus Ipul turut menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memastikan data penerima bantuan sesuai kondisi sebenarnya.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyampaikan bahwa Banyumas menjadi satu dari 42 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai lokus perluasan piloting project digitalisasi bantuan sosial tahun 2026.
Hingga saat ini, sebanyak 209.176 KK dari total 649.343 KK di Banyumas telah terregistrasi atau mencapai 32,21 persen.
“Jumlah agen Perlinsos tercatat 7.933 orang, dengan 4.113 agen di antaranya telah aktif,” ungkapnya.
Sadewo berujar, pihaknya menargetkan registrasi mencapai 50 persen hingga akhir Desember 2026.
“Proses registrasi masih terus berjalan, dan hingga akhir Desember 2026, kita targetkan cakupannya dapat mencapai 50 persen dari seluruh KK di Banyumas,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sadewo mengapresiasi Kecamatan Lumbir, Purwojati, dan Sumbang yang menjadi wilayah dengan aktivitas registrasi tertinggi. Ia juga meminta seluruh camat, ketua RT/RW, operator SIKS-NG, agen Perlinsos, dan SDM PKH terus memperkuat pendampingan masyarakat.
“Digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar membuat aplikasi, tetapi membangun reformasi proses bisnis, integrasi data penerima, dan verifikasi digital. Tujuannya agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, berorientasi pada manusia, dan berbasis data,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sadewo menyoroti persoalan ketidaksesuaian pengelompokan desil kesejahteraan masyarakat yang turut berdampak pada pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Banyumas.
Dalam evaluasi UHC tahun 2026, ditemukan masyarakat yang secara ekonomi mampu dan sebelumnya menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri, tetapi tidak lagi bersedia membayar iuran secara mandiri. Sebaliknya, terdapat masyarakat yang seharusnya masuk desil 1 hingga 4, tetapi justru tercatat pada desil 6, 7, bahkan 8.
“Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi agar penyaluran bantuan dan program perlindungan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat,” ucapnya.
