Jakarta Selatan, MEDIANASIONAL.ID – Pengaduan masyarakat (Dumas) terkait pembangunan Taman Skate Park Veteran di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, resmi dilayangkan ke Inspektorat Pembantu Kota (Irbanko) Jakarta Selatan. Namun, respons pejabat terkait hingga kini dinilai minim.
Dumas tersebut disampaikan oleh seorang jurnalis sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, menyusul sorotan publik atas dugaan fasilitas yang tidak layak, minim pemanfaatan, serta berpotensi membahayakan pengguna.
Lurah Bungkam, Informasi Kunci Tak Terjawab
Konfirmasi telah disampaikan kepada Lurah Bintaro, Riza Fauzi, terkait sejumlah hal krusial, antara lain:
•• Besaran anggaran pembangunan
•• Metode pelaksanaan proyek
•• Identitas penyedia/vendor
•• Dasar perencanaan (apakah usulan warga atau inisiatif internal)
Namun hingga kini, belum ada tanggapan yang diberikan.
Camat dan Walikota Ikut Disorot
Sikap serupa juga terlihat dari Camat Pesanggrahan, Angga Saputra, dan Walikota Jakarta Selatan, M. Anwar, yang belum memberikan klarifikasi.
Penampakan Skatepark terlihat asal jadi & berbahaya jika digunakan.
Padahal, secara tugas dan fungsi:
Camat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah
Walikota memiliki kewenangan mengevaluasi dan memastikan kinerja aparatur di wilayahnya
Ketiadaan respons ini memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan berjenjang.
Suara Warga: “Percuma Lapor Irbanko”
Di tengah upaya pelaporan, muncul pesimisme dari masyarakat.
“Percuma lapor Irbanko,” ujar salah satu warga.
Pernyataan ini mencerminkan rendahnya kepercayaan publik terhadap tindak lanjut pengawasan, terutama jika laporan tidak direspons secara terbuka.
Di lokasi, warga menyebut fasilitas tersebut hampir tidak digunakan sejak selesai dibangun.
“Semenjak jadi, baru satu orang yang pernah main skateboard di sini,” kata warga.
Sementara itu LMK Kelurahan Bintaro, Dani mengatakan proyek Skate Park Bintaro mesti di audit.
“Harus diaudit secara menyeluruh. Saya berani katakan seperti pemborosan anggaran. Faktanya sampai sekarang tidak ada warga yang menggunakan, tidak bermanfaat bagi warga. Satu orang pengguna itu, hanya untuk buat konten,” terang Dani.
Selain itu, aspek keselamatan juga dipersoalkan.
“Permukaannya tidak rata, di ujungnya ada beton. Bisa bikin cedera, tidak presisi,” tambahnya.
Seorang ahli pengadaan barang/jasa pemerintah menegaskan bahwa persoalan ini perlu ditangani secara serius melalui audit berbasis sistem.
“Audit tidak bisa sekadar administratif. Harus memahami mekanisme Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sesuai sistem LKPP, termasuk metode pengadaan, kualifikasi penyedia, dan kesesuaian output. Kalau tidak, pengawasan jadi tidak efektif,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa proyek yang tidak memberikan manfaat nyata berpotensi menjadi indikator awal ketidaktepatan perencanaan hingga pelaksanaan.
Ujian Irbanko: Audit atau Formalitas?
Dumas yang telah disampaikan meminta agar Irbanko Jakarta Selatan:
— Melakukan audit menyeluruh
— Menelusuri penggunaan anggaran
— Mengevaluasi potensi penyimpangan
— Menyampaikan hasil secara transparan
Namun, jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, maka fungsi pengawasan internal dikhawatirkan hanya bersifat formalitas.
Menunggu Tanggung Jawab
Kasus skatepark Bintaro kini tidak hanya soal fasilitas publik, tetapi juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dalam hal ini, publik menunggu:
• Klarifikasi dari lurah
• Tindakan pembinaan dari camat dan walikota kepada Lurah Bintaro
• Serta langkah audit dari Irbanko
Jika tidak ada respons, maka polemik ini berpotensi berkembang menjadi sorotan lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan di Jakarta Selatan.
Walikota, Irbanko, dan Camat terkesan takut sama Lurah. Atau mereka turut serta?