Mesianasional.id
Jakarta – Front Pemuda Maluku Utara Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa yang ke 7 pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jakarta terkait dengan sejumlah kasus yang melekat di tubuh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Kasus STQN ke 26 di Provinsi Maluku Utara adalah kasus serius yang telah menelan anggaran Negara Senilai 46 Miliar, sehingga diduga adanya indikasi kuat penggelapan di beberapa SKPD, Apalagi ada alaran dari Inspektorat Provinsi Malut melalui pemberitaan, konon ada Penggelapan kurang lebih 20 Miliar di Tujuh kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Maluku Utara,” beber ZUL selaku Kordinator akasi dalam bobotan orasinya.
Ia bahkan menyampaikan bahwa, KPK suda seharusnya menyelidiki dan memanggil serta memeriksa Kepala Biro Umun dan aktor-aktor lainya yang diduga patut bertangungjawab atas dugaan tersebut.
Bahkan bukan hanya itu saja, Kegiatan STQN ke 26 yang Ketuanya Panitia LokalNya adalah SALMIN JANIDI yang menjabat sebagai Kepala BAPEDA Provinsi Malut itu diduga sebagai dalang yang wajib di selidiki KPK, sebab distribusi Anggaran STQN di dominasi di kapling oleh Kepala BAPEDA Maluku Utara.
Olehnya itu, ada beberapa item kegiatan yang bagi mereka patut untuk di selidiki oleh KPK, sehingga aliran dana yang mengalir seperti Pengadaan Kebutuhan Akomodasi tempat Penginapan Kafilah STQ senilai Rp.6,1 Miliar. Kemudian Penyediaan Konsumsi pada penyelenggaraan STQ Nasional 2021 senilai Rp.10,5 Miliar Pengadaan Stand Pame. Termasuk dengan UMKM, Expo dan Halal Food pada Penyelenggaraan STQ Nasional 2021 dengan nilai Rp.3,9 Miliar. Dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Asta Astaqa STQ Nasional 2021 Senilai 4,9Miliar.
Sementara Jendral Lapangan Eza Makayoa, menegaskan dalam orasinya, bukan hanya itu saja, dimana dalam Kegiatan STQN ada anggaran yang terselubung, yang mana patut ditelusuri oleh KPK, sebab menuai tanda tanya besar, misalkan menggunakan dana ataupun dalam bentuk transportasi pihak ke 3 yakni dari beberapa perusahaan yang beroperasi di Maluku Utara, itu artinya ada dugaan mencampur adukan kegiatan yang menggunakan Anggaran Negara dengan pihak bantuan pihak ke 3 yang mana diduga ada pengelabuan secara sistematis dengan mengambil keuntungan.
“bagi kami hal seperti ini, patut diduga sebagai modus perampokan senyap oleh sistem melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemprov Malut yakni AHMAD PURBAYA yang juga sebagai koordinator usaha dana STQ, hal ini patut di telusuri oleh KPK, intinya kami mendesak kepada KPK selidiki sekaligus Panggil & Periksa Sdr. AHMAD PURBAYA untuk dimintai keterangan,” Tegasnya Eza Makayoa.
“Yang tidak kala penting termasuk kami mendesak KPK panggil dan periksa Istri Guburnur, SALMIN JANIDI, AGK, JALALUDIN WUHA,” Ucapnya Alga Orator Lainya.
Dari aksi tersebut, diminta juga agar KPK fokus pada kasus 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ilegal Maluku Utara yang mana suda sejak tanggal 28 Februari telah dilaporkan oleh 2 anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, yang dalangnya adalah Gubernur Maluku Utara ABDUL GANI KASUBA.
Sekedar diketahui, dari aksi tersebut tertuang dalam selembaran kertas dengan menyebutkan beberapa poin tuntutan, diantaranya.
1. Mendesak KPK panggil dan periksa AHMAD PURBAYA sebagai koordinator usaha dana STQN dalam dugaan modus bentuk pengajuan proposal STQN Ke beberapa perusahaan yang beroperasi di Provinsi Maluku Utara sehingga menuai tanda tanya besar.
2. Mendesak KPK tangkap Aktor 27 IUP Ilegal yang diduga adalah ABDUL GANI KASUBA.
3. Panggil dan periksa SALMIN JANIDI, serta Aktor Di Biro Umum dalam skandal dugaan penggelapan anggaran negara dalam kegiatan STQN yang ke 26 Provinsi Maluku Utara.
4. Mendesak KPK panggil dam periksa Istri Gubernur Maluku Utara, Terkait dugaan keterlibatan dalam kegiatan STQN. “KKN”.
Hingga berita ini di publish, awak media masih kesulitan menghubungi yang bersangkutan.
