Purwokerto, medianasional.id – Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) menerima laporan resmi terkait dugaan penganiayaan dan pemerasan yang melibatkan seorang oknum anggota Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/1 Purwokerto berinisial N. Laporan tersebut dilayangkan oleh FA, warga Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, melalui tim kuasa hukumnya dari Law Firm Kresna Cakra Nusantara pada Jumat, 6 November 2026.
.
Kuasa hukum pelapor, Dwi Amilono, S.H., menjelaskan bahwa pengaduan bernomor 78/SRT/ADV-XI/2026 ini dikirimkan secara berjenjang kepada Puspomad, Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah, serta Denpom IV/1 Purwokerto. Pihaknya memilih menempuh jalur peradilan militer sesuai regulasi yang mengatur yurisdiksi pidana bagi prajurit TNI.
.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana, baik di dalam maupun di luar dinas, berada di bawah kewenangan penyidikan Polisi Militer,” kata Dwi dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
.
Kronologi Kejadian
Peristiwa dugaan kekerasan fisik dan pemerasan ini bermula pada Ahad malam, 1 November 2026, sekitar pukul 23.00 WIB. Saat itu, FA bersama rekannya, E, sedang menyantap makanan di sebuah warung di kawasan Wangon, Banyumas, lalu berpapasan dan berkenalan dengan terlapor N.
.
N kemudian mengajak FA dan E bergeser ke Desa Klapagading, Kecamatan Wangon. Setibanya di lokasi baru, pelapor mengklaim mendapati sejumlah orang, termasuk terlapor, berada dalam kondisi yang diduga di bawah pengaruh minuman keras. Selang beberapa waktu, seorang oknum anggota kepolisian berinisial S dilaporkan turut hadir di lokasi tersebut.
.
Di tempat inilah tindakan intimidasi diduga terjadi. Terlapor N disebut memaksa meminta telepon genggam milik FA. Karena FA menolak memberikan akses, N diduga melemparkan ponsel tersebut ke wajah korban sebanyak dua kali dan melemparkan rokok yang masih menyala ke arah mukanya, hingga mengakibatkan luka robek atau cedera fisik pada wajah pelapor.
.
Tidak sampai di situ, FA juga dipaksa menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000 sebagai syarat agar diizinkan pergi. Hingga laporan resmi ini diterbitkan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik korban juga dilaporkan masih disita oleh pihak terlapor.
.
Menunggu Proses Hukum
Melalui pelaporan berjenjang ini, tim hukum pelapor mendesak institusi Polisi Militer agar memproses kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel tanpa ada tebang pilih.
Hingga berita ini diturunkan, jurnalis masih berupaya mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi resmi dari pihak Denpom IV/1 Purwokerto maupun Pomdam IV/Diponegoro mengenai tindak lanjut laporan tersebut.
.
Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, terlapor berinisial N saat ini masih berstatus sebagai pihak terlapor dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Pembuktian menyeluruh atas rangkaian kronologi ini sepenuhnya berada di tangan penyidik Polisi Militer melalui mekanisme hukum yang berlaku.
