Tulungagung, Medianasional.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin (4/5/2026), di Ruang Graha Wicaksana Gedung DPRD setempat.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono, didampingi jajaran wakil ketua dan anggota DPRD. Hadir dalam forum tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, Penjabat Sekretaris Daerah Soeroto, staf ahli, asisten, kepala OPD, serta para camat.
Dalam sambutannya, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi wujud fungsi check and balance antara eksekutif dan legislatif.
“Rekomendasi DPRD adalah hasil pencermatan konstruktif yang akan kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, LKPJ Tahun Anggaran 2025 telah melalui pembahasan komprehensif oleh Komisi A, B, C, dan D DPRD bersama perangkat daerah sejak penyampaian awal pada 27 Maret 2026.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Tulungagung juga memaparkan sejumlah capaian selama 2025, di antaranya predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori utama, peringkat ke-7 nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan status kinerja tinggi, serta penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai kabupaten sangat inovatif.
Selain itu, RSUD dr. Iskak meraih Golden Trophy pada Top Digital Award 2025 setelah mempertahankan predikat bintang lima selama empat tahun berturut-turut. Di bidang hukum, Pemkab juga memperoleh penghargaan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Ahmad Baharudin memastikan seluruh catatan strategis dari DPRD akan segera ditindaklanjuti. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas sinergi yang telah terjalin, sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dalam pelaksanaan program tahun anggaran 2025.
“Kami mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Tulungagung,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono menekankan pentingnya tindak lanjut cepat atas rekomendasi yang telah disampaikan.
Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan dalam kerja nyata bagi masyarakat.
“Rekomendasi ini harus segera ditindaklanjuti. Sinergi yang baik harus menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
