Tulungagung, Medianasional.id – DPRD Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahnya.
Kegiatan dilaksanakan di gedung graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Selasa (27/6/2023) siang.
Hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono bersama dengan Wakil Ketua DPRD Tulungagung dan sejumlah anggota, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo beserta Wakil Bupati Tulungagung, Gatut Sunu serta sejumlah kepala OPD dan Camat serta beberapa dinas terkait.
Dalam rapat kali ini, pandangan akhir fraksi disampaikan langsung oleh Fraksi Golkar. Dalam pandangan akhir fraksinya, seluruh anggota dewan sepakat dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah namun dengan beberapa catatan.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono yang ditemui usai rapat mengatakan, catatan yang disampaikan oleh Fraksi adalah hal yang wajar dan sebagai wujud kontrol pihaknya pada pemerintahan.
“Seperti tugas kita selama ini, untuk fungsi kontroling kebijakan dan anggaran, ini yang kita lakukan, termasuk dalam rapat paripurna ini,” ujarnya.
Salah satunya adalah keberadaan cafe ingandaya dibawah Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) yang dinilai belum bisa memberikan kontribusi maksimal untuk keuangan Pemkab.
Selain itu, usulan percepatan pemindahan pasar ikan di kecamatan Bandung juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan Pemkab.
“Catatan yang disampaikan oleh teman – teman tadi, tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dari Pemerintah untuk masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo dalam kesempatan nya mengatakan, dalam Ranperda itu disampaikan bahwa Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar Rp 2.582.895.616.333 sedangkan realisasinya sebesar Rp 2.642.478.582.447 atau sekitar 102,3%.
Kemudian untuk Belanja daerah tahun 2022, sebanyak Rp 3.331.703.497.987 dengan realisasi sebesar Rp 2.931.688.510.341 atau sekitar 87,45%.
Lalu untuk pembelanjaan daerah sebesar Rp 748.807.881.654 dengan realisasi sebesar 100%, untuk penerimaan sebesar Rp 782.262.732.342 dengan realisasi hingga 100%, kemudian untuk pengeluaran sebesar Rp 33.454.850.688 dengan realisasi 100%. Sedangkan untuk Silpa sebesar Rp 477.597.953.760,37.
Maryoto memastikan, pihaknya akan menanggapi catatan yang disampaikan dalam rapat ini, termasuk pemindahan pasar ikan dari kecamatan Bandung ke desa Sukoanyar kecamatan Pakel yang lebih representatif.
“Tentu akan kita pindah dalam waktu dekat,” tutupnya.
