Tulungagung, Medianasional.id – DPRD Tulungagung menggelar rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Tulungagung tahun 2022 di ruangan Graha Wicaksana lantai 2 kantor DPRD Tulungagung, Sabtu (25/3/2023) sore.
Turut hadir di dalam rapat paripurna yaitu Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M., Ketua DPRD Marsono,Wabup Gatut Sunu Wibowo, Sekdakab Sukaji, Kepala BPKAD Galih Nusantoro, DPRD, OPD dan Camat.
Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M., Dalam sambutannya ia menyampaikan secara ringkas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 melalui lima Indikator Kinerja Utama.
Menurut Maryoto, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022, saya sampaikan melalui 5 Indikator Kinerja Utama,” katanya.
Maryoto menambahkan kelima Indikator Kinerja Utama merupakan ringkasan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022.
Indikator Kinerja Utama di antaranya,sebagai berikut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2021 sebesar 73,15 dan tahun 2022 menjadi sebesar 74,06 atau meningkat sebesar 0,91 dan masuk kategori tinggi. IPM Kabupaten Tulungagung di atas IPM Nasional sebesar 72,91.
Hal ini ditunjang kinerja bidang pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat serta menunjukkan keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Indikator Kedua, Pertumbuhan Ekonomi, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 3,53 persen, dan pada tahun 2022 naik menjadi 5,22 persen atau naik sebesar 1,69 persen,” tambahnya.
Selain itu angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan, yaitu dari 40.166,67 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi sebesar 44,133,48 triliun rupiah pada tahun 2022, atau naik sebesar 3,966,81 triliun rupiah.
Dalam struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2022, Sektor Industri Pengolahan memberi kontribusi paling besar yaitu 23,44 persen. Kontribusi terbesar kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,72 persen dan kontribusi ketiga adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 18,62 persen.
“Jika ketiga sektor ini didorong peningkatan produktivitasnya, maka akan menggerakkan ekonomi dan memberikan dampak ikutan yang cukup besar,” ujar Bupati Tulungagung.
Maryoto juga menyebutkan untuk Indikator ketiga, Tingkat Kemiskinan, dari sebesar 7,51 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 6,71 persen pada tahun 2022, atau turun sebesar 0,8 persen. Angka kemiskinan ini berada dibawah Angka Kemiskinan Nasional yaitu 9,57 persen dan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,49 persen.
“Sejalan dengan penurunan kemiskinan makro, angka kemiskinan ekstrem terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 sebesar 0,94 persen, pada tahun 2022 BPS mencatat tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Tulungagung adalah 0 persen,” ujarnya.
Maryoto menjelaskan untuk Indikator keempat adalah Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Layanan Infrastruktur Dasar dan Lingkungan Berkualitas, yang mencakup akses jalan, air minum, sanitasi, perumahan dan persampahan.
Pada tahun 2021 persentasenya sebesar 52,40 persen dan meningkat menjadi 55,35 persen di tahun 2022. Sehingga pada tahun 2022 sebanyak 150 desa/kelurahan di Kabupaten Tulungagung telah mendapatkan layanan infrastruktur dasar dan lingkungan berkualitas.
”Indikator kelima adalah Indeks Birokrasi Reformasi. Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 adalah 68,74 persen yang masuk kriteria nilai Baik,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Maryoto juga menyampaikan visi Pemkab Tulungagung tahun 2018-2023 adalah Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak Mulia.
“Dimana visi tersebut, dijabarkan dalam lima misi yang lebih spesifik dan langsung mengarah kepada urusan yang secara nyata bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
