NAGAN RAYA, medianasional.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jaringan Wartawan Indonesia (JWI) mengecam keras kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nagan Raya yang dinilai membeda-bedakan perlakuan antara jurnalis media nasional dan media daerah.
.
Dugaan diskriminasi tersebut mencuat dalam agenda peliputan pembentangan bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer di Kabupaten Nagan Raya, Rabu (11/11/2026).
.
Pengurus DPP JWI, Dani Saputra, menegaskan bahwa seluruh insan pers memiliki kedudukan dan hak yang setara dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ia menyayangkan sikap panitia pelaksana yang terkesan mengesampingkan wartawan lokal pada kegiatan yang menggunakan fasilitas serta anggaran negara tersebut.
.
“Jangan pernah membedakan wartawan luar daerah dengan wartawan lokal. Wartawan daerah juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses informasi, melakukan peliputan, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah,” ujar Dani dalam keterangannya.
.
Menurut Dani, jurnalis daerah memiliki peran krusial karena bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari. Mereka menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah maupun menyampaikan informasi pembangunan.
.
Mengingat kegiatan pembentangan bendera sepanjang 24 kilometer ini menyedot perhatian publik, JWI menilai akses peliputan seharusnya dibuka secara adil dan transparan tanpa memandang asal perusahaan pers. Jika memang diberlakukan pembatasan kuota atau akses, Kominfo diminta menjelaskan dasar serta kriteria yang digunakan agar tidak memicu spekulasi adanya perlakuan istimewa.
.
Lebih lanjut, JWI mendesak Kominfo Nagan Raya segera melakukan evaluasi dan memberikan klarifikasi resmi kepada awak media.
.
“Pers bukan alat untuk mencari pujian pemerintah. Pers memiliki fungsi memberikan informasi, melakukan kontrol sosial, dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Wartawan lokal bukan penonton di daerahnya sendiri,” tegasnya.
.
DPP JWI juga berharap Bupati Nagan Raya turut memberi atensi terhadap polemik ini agar kemitraan antara pemerintah daerah dan insan pers tetap berjalan secara profesional dan saling menghormati. Dani memastikan kritik ini disampaikan demi menjaga keterbukaan informasi publik serta tata kelola pemerintahan yang demokratis.
