Lombok Barat, medianasional NTB — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Kabupaten Lombok Barat. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag NTB, Kepala Kantor Kemenag Lombok Barat, serta ratusan pimpinan pondok pesantren dan unsur tenaga pendidik.
Kegiatan strategis ini diadakan sebagai langkah preventif sekaligus penegasan komitmen bersama untuk melindungi marwah lembaga pendidikan Islam dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang dapat mencoreng nama baik pesantren.
Dalam laporan pembukaannya, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Barat, H. Muliadi, M.Pd.I., memaparkan data jumlah lembaga pendidikan Islam di wilayahnya yang terdaftar secara resmi.
“Jumlah pondok pesantren yang terdaftar di sistem hingga 31 Oktober tercatat sebanyak 137 lembaga. Alhamdulillah, hari ini kami mengundang seluruh unsur pimpinan 137 pondok pesantren tersebut, beserta jajaran pejabat di lingkungan Kemenag Lombok Barat, mulai dari pengawas madrasah, kepala madrasah, penghulu, penyuluh, hingga pengurus Ponpes Al-Aziziyah,” ujar Muliadi dalam sambutannya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Zamroni Aziz, S.H.I., M.H., dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kontribusi besar pondok pesantren bagi bangsa dan negara. Ia menegaskan bahwa keberadaan pondok pesantren merupakan benteng moral yang harus dijaga bersama dari segala bentuk tindakan tercela.
“Jangan sampai ada oknum yang berbuat, kemudian merusak pondok pesantren yang begitu luar biasa banyaknya dan memberikan kontribusi besar untuk anak-anak bangsa,” tegas Zamroni.
Ia juga menyoroti peran vital santri dan alumni pondok pesantren yang selama ini terbukti menjadi pilar penting di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini, Kemenag ingin memastikan bahwa lingkungan pesantren tetap menjadi tempat yang aman, bersih, dan nyaman bagi para santri dalam menimba ilmu.
Sosialisasi ini juga diisi dengan sesi dialog dan pemaparan materi mendalam mengenai pentingnya membangun sistem pengawasan internal di lingkungan pesantren. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi segala bentuk potensi pelanggaran, termasuk kekerasan seksual, serta memperkuat koordinasi antara pihak pondok pesantren, Kementerian Agama, dan instansi terkait guna menciptakan sistem perlindungan yang responsif dan berpihak pada korban.
Melalui kegiatan ini, Kemenag NTB dan Lombok Barat berharap seluruh pimpinan pondok pesantren dapat semakin memperketat pengawasan serta membangun komunikasi yang transparan, demi mencetak generasi santri yang cerdas secara intelektual dan berakhlakul karimah di Bumi Patut Patuh Patju.
