Dituding Cemari Kingkungan, PKS Jas Mulia Didemo
Makassar, Medianasional.id – Puluhan massa mengatasnamakan Lembaga Pengawasan Lingkungan Hidup Industri dan Pertambangan Indonesia (LPLHIPI) menggelar aksi unjuk rasa terkait pencemaran lingkungan oleh PT. Jaz Mulia di depan kantor Gubernur Sul-sel, Senin (21/05) siang kemarin
Dalam aksinya, massa pun mendesak dinas pengolahan lingkungan hidup aga segera menghentikan aktivitas perusahan tersebut dalam mengolah buah tandan sawit di Desa Minaga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Pasalnya limbah perusahan tersebut kerap menimbulkan bau tidak sedap di 8 desa yang terkena imbas dari aktivitas perusahaan ini, yakni, Desa Minanga Tallu, Tulung Indah, Lampuawa, Tamboke, Ketulungan, Kaluku, Sukamaju, dan Tulung Sari.
Ditemui Jenral Lapangan LPLHIPI, Mahmud Alqatiri menyatakan bahwa PT. Jaz Mulia telah melanggar UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Perusahaan ini melanggar UU 32 tahun 2009 pasal 1 angka 14 yang memuat tentang pencemaran baku mutu udara ” ungkapnya disela sela aksi unjuk rasa.
Mahmud juga mempertanyakan master plan perusahan tersebut yang justru berdiri di area pemukiman warga, bahkan menurutnya tepat berada dipinggir jalan Poros Trans Sulawesi.
“keberadaanya pun itu salah, tidak mesti berada diatas pemukiman, ini menyalahi rancangan strategis ” tegas Mahmud.
Terkait Amdal, Mahmud mempertanyakan pengawasan dari pihak DPLH atas penegakan Amdal yang dikantongi perusahaan tersebut.
” Kita tidak mepersoalkan izin Amdalnya, akan tetapi kami menuntut ketidak sesuaian petunjuk Amdal di lapangan, dalam artian PT. Jaz Mulia tidak menjalankan amanah Amdal yang menjaga baku mutuh udara namun perusahaan ini menimbulkan bau busuk ” tegas mahmud
Terpisah, Putra Bangsawan selaku warga setempat membenarkan perihal tersebut.
” Iya baunya sudah merengsek masuk Sampai kemeja makan, dan Ini sangat mengganggu dan jika ini dibiarkan maka akan mengancam ribuan nyawa masyarakat di delapan Desa ini, ” ujarnya via selular.
Sementara itu Kabag Hukum Dinas Pengolahan Lingkungan Hidup (DPLH) Syamsu Alam menyatakan bahwa pihaknya segera membentuk tim investasigasi serta berkoordinasi dengan pemda setempat terkait dugaan pelanggaran tersebut.
“. Kita akan berkoordinasi dengan dinas DPLH Kabupaten Luwu Utara dan akan segera menurunkan Tim pengawasan DPLH atas laporan dugaan ini ” ungkapnya.
Lanjut Syamsul Alam mengatakan jika dirinya akan menindak lanjuti laporan Ini sembari berkoordinasi dengan Sekda dan PLT Gubernur Sulsel nantinya.
” Kita tetap tindak lanjuti berdasarkan aduan dan kami akan koordinasikan dulu ke Pak Sekda dan PLT Gubernur ” tambahnya.
Bahkan Syamsul pun berjanji akan membentuk Tim tersebut tiga hari kedepan.
” Tiga hari ini kami akan bentuk segera tim yang akan menangani dugaan laporan ini, ” janji Syamsul (yul/yus/ms)
