JENEPONTO, medianasional.id – Ratusan warga Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Jeneponto untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan terhadap rencana pembangunan Batalyon TNI di wilayah mereka.
Dalam aksi tersebut, masyarakat membawa berbagai tuntutan dan meminta pemerintah serta pihak terkait mempertimbangkan dampak pembangunan terhadap kehidupan warga yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan yang ada di Desa Kareloe.
Sejumlah warga yang ditemui media menyampaikan alasan penolakan mereka. Menurut warga, lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan merupakan sumber mata pencaharian yang telah dikelola turun-temurun oleh masyarakat setempat.
“Tanah kami untuk hidup. Dari tanah ini kami mencari nafkah, menghidupi keluarga, dan menyekolahkan anak-anak kami. Kami berharap suara masyarakat didengar,” ujar salah seorang peserta aksi.
Warga lainnya juga menyampaikan harapan agar pemerintah membuka ruang dialog sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan lahan masyarakat.
“Kami ingin ada kejelasan dan keterbukaan. Kami berharap hak-hak masyarakat tetap diperhatikan. Tanah ini sangat penting bagi kehidupan kami,” ungkap warga lainnya.
Aksi penyampaian aspirasi berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Perwakilan masyarakat berharap DPRD Kabupaten Jeneponto dapat menindaklanjuti aspirasi yang mereka sampaikan serta memfasilitasi komunikasi antara warga, pemerintah daerah, dan pihak terkait.
Masyarakat menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk upaya untuk menyuarakan kepentingan warga yang terdampak oleh rencana pembangunan. Mereka berharap setiap kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun instansi terkait mengenai tuntutan dan penolakan yang disampaikan warga Desa Kareloe. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh informasi dan penjelasan yang berimbang dari seluruh pihak yang berkepentingan.
Perkembangan lebih lanjut terkait persoalan ini akan terus dipantau dan diberitakan setelah adanya pernyataan resmi dari pihak terkait.
