Mamasa, medianasional.id – Situasi Kabupaten Mamasa beberapa bulah terakhir ini diramaikan dengan adanya demonstrasi mahasisawa maupun Kualisi Masyarakat Mamasa Bersatu (KRMB). Hal itu terjadi karena tidak adanya kepercayaaan masyarakat maupun mahasiswa terhadap Pemkab Mamasa dalam mengelola keungan daerah. Seperti keterlambatan pembayaran gaji aparat pemerintah desa, maupun gaji tenaga kontrak kesehatan yang hingga kini belum juga terbayarkan.
Salah seorang ASN yang bertugas di Pemkab Mamasa menjelaskan ke awak medianasional.id, Kamis (15/09) terkait dengan adanya dugaan pemotongan dana rutin OPD sebesar 20%. ASN yang tidak mau menyebutkan namanya itu mengatakan, “sangat miris sekali keadaan yang kami hadapi ditahun 2022. Kok berani sekali mereka melakukan pemotongan dana rutin kami. Kalau sudah dipotong dana tersebut lalu bagaimna cara kami untuk membuat laporan pertanggungjawabannya,” ucapnya.
“Atas perintah siapa, saya kira pak wartawan sudah bisa menduga siapa itu mereka,” imbuhnya.
Salah satu Aktivis yang selama ini dengan berani memyuarakan barbagai kekurangan dari Pemkab Mamasa, Boby Patalangi mengatakan, “sekuat apapun kamu (Pemkab.red) suatu saat semuanya akan terbongkar juga. Dengan adanya kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Mamasa harapannya semoga dapat membuka kenjanggalan yang terjadi dalam proses pengelolaan keuangan Daerah. Contohnya gaji dan tunjangan aparat desa yang belum terbayarkan, gaji tenaga kontrak kesehatan, Dana Pemulihan Ekonomi (Dana PEN), Proyek tahun 2021 yang sampai sekarang ada yang belum terbayarkan termasuk laporan dugaan korupsi yang dilaporkan di Kejaksaan Negeri Mamasa sampai sekarang belum ada kejelasannya,” ungkapnya.
