Medianasional.id
Jakarta – Dengan adanya dugaan ketidak adilan penegakan hukum terhadap kasus pembakaran fasilitas umum baik sarana prasarana kesehatan dan pendidikan, hingga saat ini petugas Nakes mengalami kekerasan fisik dan psikis saat pembakaran gedung sekolah yang di ikuti dengan tindakan kekerasan lainnya di Pegunungan Bintang, tentunya publik sangat memperlihatkan apalagi lemahnya kepemimpinan Kapolres Pegunungan Bintang termasuk Kapolda Papua terhadap peristiwa di tahun 2021 lalu.
Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia, Gabriel Goa menduga Kapolres Pegunungan Bintang dan Kapolda Papua sengaja membiarkan Pelaku dan Auktor Intelektual Kejahatan Hukum dan Ham berkeliaran bebas tanpa tersentuh hukum. Sehingga akan berdampak pada program jokowi terkait dengan masyarakat Pegunungan Bintang di Provinsi Papua untuk 3T, yakni Terdepan, Terluar dan Keterbelakangan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pembangunan strategis nasional.
Hal ini menjadi keterpanggilan Nurani Kemanusiaan untuk menyuarakan voice of the voiveless di Pegunungan Bintang Provinsi Papua. ” kami dari Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Papua dan Copot Kapolres Pegunungan Bintang, karena diduga sengaja membiarkan kasus tersebut berlarut-larut,” Kata Gabriel Goa kepada media ini, Senin (24/1/2022).
Ia juga mendesak kepada Kapolri agar memerintahkan Kapolda Papua untuk segera menangkap Pelaku dan Auktor Intelektualis Pelaku Kejahatan Kemanusiaan yang membakar, melakukan kekerasan fisik dan psikis serta telah menginjak-injak Harkat dan Martabat Petugas Kesehatan dan Pelayan Publik di Pegunungan Bintang, Papua.
Tak hanya itu, Gabriel juga meminta kepada Pimpinan Komisi III DPR RI Bidang Hukum. dan Ham agar meminta pertanggungjawaban Kapolri untuk segera backup total Kapolda Papua dan Kapolres Pegunungan Bintang yang baru serta segera menangkap dan memproses hukum bagi pelaku dan Auktor Intelektualis kejahatan kemanusiaan di Pegunungan Bintang di wilayah Papua.
” Kepada Presiden RI kami meminta agar segera memerintahkan Kapolri untuk turun tangan langsung ke Pegunungan Bintang agar menangkap dan memproses Hukum Pelaku dan Auktor Intelektualis kejahatan kemanusiaan di Pegunungan Bintang, Papua. Kelima, mengajak Solidaritas Kemanusiaan Pers, Tokoh Agama,CSO dan Masyarakat mengawal. ketat Kapolda Papua. dan Kapolres Pegunungan.Bintang yang baru beserta Aparat Penegak Hukum. dalam mengusut tuntas Pelaku dan Auktor Intelektualis pelanggaran hukum dan Ham di Pegunungan Bintang provinsi Papua,” tandasnya.
