Raja Ampat, medianasional.id- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menyampaikan, pihaknya (BKN) akan segera melakukan pemutakhiran data guna mencegah dugaan adanya PNS siluman pada umumnya di Indonesia khususnya Raja Ampat, Papua Barat.
“Yang melakukan pemutakhiran data masing-masing PNS melalui handphon gunanya setiap ada perubahan data PNS bisa memperbaiki datanya sehingga tidak mungkin ada orang lain non PNS yang bisa memperbaiki datanya,” kata Bima sapaan akrab Kepala BKN kepada awak media, usai tatap muka dengan ratusan CPNS di Gedung Graha Pari Waisai, Raja Ampat, Papua Barat, Kamis (3/6/2021).
Menurutnya, data CPNS Raja Ampat baru diterima pihaknya dan masih ada 2 (dua) kabupaten lagi di Papua Barat yang belum menyelesaikan data CPNSnya, yaitu kabupaten Tambrauw dan Kaimana.”Kalau itu selesai baru bisa kita usulkan PNSnya, karena pak Gubernur maunya senua sama-sama. Jangan sendiri-sendiri, Itu urusan internal di Papua Barat,” ungkap kepala BKN.
Dari pantauan medianasional.id kegiatan tatap muka tersebut dihadiri Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, Sekda Raja Ampat Yusuf Salim dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan diikuti ratusan CPNS formasi 2018 Raja Ampat.
Diberitakan sebelumnya, Sekertaris daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat,Yusuf Salim kepada medianasional.id menyampaikan, bahwa Bupati selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada senin,15 Februari 2021 mengumuman hasil tambahan yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2018 yang diselenggarakan pada tahun 2019 lalu sejumlah 153 orang.
“153 orang tambahan dari formasi khusus sebelumnya 320 dari hasil pengumuman pertama. Sehingga jumlah keseluruhan 473 orang CPNS yang dalam waktu dekat akan menerima SK CPNS,” kata Sekda saat ditemui dikantornya,Senin (15/2/2021) pagi.
Dijelaskan, guna mewujudkan rasa keadilan dan memenuhi target 80 kuota Orang Asli Papua (OAP) dan 20 % (persen) non OAP dalam seleksi rekrutmen CPNS formasi 2018 di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Sehingga Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati selaku PPK mengambil kebijakan agar 153 nama yang ikut seleksi CPNS tersebut di luluskan dalam formasi khusus melalui persetujuan Kementerian PAN-RB.
“Memang pengumuman pertama ada protes dari pihak tertentu, karena Pemerintah daerah tak ingin ada persoalan dikemudian hari. Sehingga Bupati mengambil kebijakan demi kepentingan mayarakat dalam menambah tenaga kerja di Raja Ampat,” tutur Sekda.
“Kita akan mengevaluasi tenaga honorer, karena honorer terlalu banyak sehingga APBD terbebani. Dengan jumlah 473 CPNS yang baru ini, berharap semua aktivitas pemerintahan bisa berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.
Sekda berujar, melalui proses perjuangan yang cukup menguras energi. Akhirnya keluar surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) yang bunyinya, bahwa Raja Ampat diberikan tambahan kuota153.
“Tidak ada keterangan dalam surat Kementerian PAN-RB bahwa pengumuman pertama itu salah. Jadi kesimpulannya tidak ada yang salah dengan pengumuman pertama 320 CPNS formasi 2018, itu jalan tinggal menunggu SK CPNS termasuk tambahan dari formasi khusus sejumlah 153. Jadi jumlah keseluruhan CPNS formasi tahun 2018 473 orang,” ungkapnya.
Untuk prajabatan CPNS formasi 2018, lanjut Sekda, pihaknya (Pemkab Raja Ampat Red) berencana dan berupaya menganggarkannya tahun ini. Menurutnya, diklat prajabatan bisa dilakukan di dalam daerah Raja Ampat maupun di luar daerah. Namun, karena saat ini pandemi COVID-19, kemungkinan narasumbernya dibawa dari luar.
“Kita koordinasikan dulu tentang metode diklat prajabatannya,kemungkinan prajabatannya dilakukan secara virtual, karena masih dalam situasi pendemi COVID-19 di tanah air kita,” tutup Sekda.
Dikutip dari laman CNN Indonesia edisi Minggu, 30/05/2021 pukul 23:51 Kepala BKN menuturkan, di tahun ini BKN kembali menggulirkan pengkinin data ASN melalui program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPT Non-ASN.
Sebelumnya, pada Senin (24/5) BKN telah memulai program PDM tersebut, dan pelaksanaannya akan berlangsung Juli-Desember 2021.
Bima mengatakan, program PDM itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan integritas data, agar mendukung terwujudnya satu data ASN di bidang manajemen ASN sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019.
“Dalam PDM ini diharapkan semua ASN dapat berperan aktif dengan memutakhirkan datanya melalui aplikasi MySAPK, sehingga nantinya data ASN menjadi akurat,” pungkasnya.
Untuk diketahui Kepala BKN sudah menerbitkan Keputusan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN Secara Elektronik Tahun 2021, untuk prosedur pelaksanaan dan pemutakhiran data.
Editor: Zainal La Adala.
