Tulungagung, Medianasional.id – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Tulungagung menyatakan sikap untuk menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Wakil ketua AKD Siswanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya penolakan PBB-P2 teresebut, dengan alasan dalam situasi masih pamdemi ini.
“Betul…….. 90% kades se wil kab… menolak kenaikan njop yg terlalu besar…. di era pandemi…. setuju naik 2022 itupun bertahap…. dan sesuai dg lapangan”, kata Wakil Ketua AKD melalui pesan messenger. Rabu (31/3/2021).
Siswanto juga menambahkan Kades – Kades yang ada di Tulungagung mayoritas menolak dengan adanya kenaikan NJOP yang sangat besar itu.
“Seperti Desa di Kecamatan Kalidawir, Sumbergempol,Gondang, Ngantru bahkan Kedungwaru juga”, tambahnya.
Lanjut Siswanto,Semua baliho sudah jadi semua tinggal menggapit dan pemasangan saja.
“Baleho dh jadi semua tinggal gapit dan pemasangan…….. semua kades sportif….. wajar ada satu dua … Max 10 kades pilih diam”, jelasnya.
Siswanto juga mengatakan untuk wilayah kecamatan Kedungwaru para Kades akan mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang sudah terlanjur di bagikan oleh Kecamatan ke pada Desa.
“Utk wil kedungwaru… yg terlanjur diterima akan dikembalikan hari Kamis besuk dgn keberatan wajib pajak”, imbuhnya.
Sementara itu Camat Kedungwaru Hari Prastijo yang akrab di panggil Yoyok itu menyampaikan adanya pernyataan dari Wakil Ketua AKD Kabupaten Siswanto bila SPPT yang sudah di terima Kades se kecamatan Kedungwaru akan di kembalikan lagi,itu tidak benar atau bisa di katakan hoax.
“Apa yang dikatakan AKD itu hoax dan tidak benar, mungkin AKD merasa panik dan menyebarkan fitnah”, katanya melalui pesan WhatsApp.
Sampai berita ini di publikasikan Untuk Camat Ngantru sementara ini belum bisa di mintai keterangan dengan adanya runmor kades se-Kecamatan Ngantru menolak kenaikan PBB-P2 yang sudah di unggah di Group Fb masyarakat kritis Tulungagung oleh akun bernama @Sis Glocon.
Reporter: Arsoni
