Lampung Barat. Medianasional. Id — Peratin Pekon Balak, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Sarnada, bergerak cepat mengumpulkan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengalami terputusnya bantuan sosial (bansos).
Pertemuan yang berlangsung di Balai Pekon Balak tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para KPM sekaligus mencegah terjadinya kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.Kamis (19/8/2026)
Sarnada mengatakan, persoalan ini cukup memprihatinkan karena KPM yang mengalami penghentian bantuan merupakan masyarakat yang memang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah. Dari seluruh KPM di Pekon Balak, penerima bantuan berasal dari berbagai kalangan dengan kondisi ekonomi yang mayoritas menengah ke bawah.
Menurut Sarnada, penghentian bantuan tidak serta-merta berarti seluruh KPM yang bersangkutan terlibat judi online (judol). Ia menilai terdapat berbagai kemungkinan yang menjadi dasar terjadinya penghentian bantuan, sehingga diperlukan penjelasan dan pemahaman yang benar kepada masyarakat.
“Ini bukan semata-mata persoalan bantuan terputus. Ada hal yang lebih mendasar, yakni kita bisa mengetahui persoalan yang terjadi dalam keluarga. Kita harus memahami karakter dan kebiasaan anggota keluarga masing-masing. Kalau ada kebiasaan yang kurang baik, tentu harus kita ubah,” ujar Sarnada.
Ia menambahkan, persoalan tersebut juga menjadi pembelajaran bagi keluarga agar lebih berhati-hati dalam menggunakan rekening, nomor telepon maupun layanan transaksi digital yang berkaitan dengan bantuan pemerintah.
Salah seorang KPM, Seni Apriani, menjelaskan bahwa penggunaan rekening atau nomor yang dimilikinya berkaitan dengan transaksi usaha jual beli ikan. Ia menegaskan dana tersebut digunakan untuk kepentingan usaha dan bukan untuk aktivitas lainnya.
“Dana tersebut digunakan untuk transaksi usaha jual beli ikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Pendamping PKH Kecamatan Batu Brak, Ernis, mengatakan terputusnya bantuan sosial harus menjadi pelajaran bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa penghentian bansos tidak hanya berkaitan dengan indikasi judi online, tetapi juga dapat dipengaruhi sejumlah faktor lain, termasuk hasil pemadanan data dan kondisi tertentu yang terdeteksi dalam sistem.
“Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Terputusnya bantuan tidak hanya karena indikasi judol. Jangka waktu tertentu dan hasil pemadanan data juga dapat menjadi pertimbangan dalam penghentian bantuan,” kata Ernis.
Ia mengakui, untuk saat ini belum semua persoalan tersebut dapat langsung diberikan jalan keluar. Namun, pendamping PKH berupaya memberikan konfirmasi dan penjelasan kepada KPM mengenai persoalan yang ditemukan.
Ernis juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati menggunakan nomor telepon yang terhubung dengan layanan transaksi digital. Apabila terdapat nomor yang terindikasi digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai, masyarakat diminta mempertimbangkan untuk menghentikan penggunaannya atau melakukan pembekuan melalui pihak penyedia layanan sesuai prosedur yang berlaku.
Sejumlah KPM yang hadir mengaku sebelumnya tidak mengetahui secara pasti alasan mereka dikumpulkan. Seni Apriani, Nurwana dan Kisem menyampaikan bahwa mereka menerima keputusan terkait bantuan tersebut, namun sebagian dari mereka mengaku tidak mengetahui adanya indikasi yang menyebabkan bantuan sosial mereka terputus.
Setelah mendapatkan penjelasan dari Peratin Pekon Balak dan pendamping PKH Kecamatan Batu Brak, para KPM diharapkan dapat memahami persoalan tersebut dan lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan maupun dokumen kependudukan.
Lebih lanjut Ernis menjelaskan, penggunaan aplikasi e-Wallet berkaitan dengan data NIK dalam proses pengaktifan layanan. Karena itu, masyarakat diminta menjaga dokumen kependudukan milik keluarga dan tidak sembarangan meminjamkannya kepada pihak lain.
“Dokumen keluarga, terutama NIK, harus dijaga. Jangan sampai dipinjamkan kepada pihak lain untuk kepentingan yang tidak kita inginkan,” jelas Ernis.
Pertemuan tersebut dihadiri Peratin Pekon Balak Sarnada bersama aparatur pekon, pendamping PKH Kecamatan Batu Brak di antaranya Marga, Ernis dan Ratih, serta sejumlah KPM penerima bansos yang mengalami penghentian bantuan.
Sarnada berharap pertemuan tersebut dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat sehingga persoalan bansos tidak menimbulkan prasangka maupun kesimpangsiuran di tengah masyarakat. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dapat memperbaiki kebiasaan dalam keluarga serta lebih berhati-hati dalam penggunaan rekening, nomor telepon, NIK dan dokumen kependudukan.
