MOROTAI | medianasional.id — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Program Studi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Focus Group Discussion (FGD) pendalaman isu sektor riil dalam rangka penyusunan kajian Tourism Competitiveness Destinasi Pariwisata di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 15–16 September 2026, tersebut dilaksanakan di Kabupaten Pulau Morotai Hotel Molokai Desa Juanga, Provinsi Maluku Utara. dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor pariwisata. Rabu (16/09/2026)
Sejumlah pejabat dan akademisi hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Umar Ali, S.E., Senat Akademik dan Pengurus Dewan Profesor Unhas Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P., serta Ketua Tim Peneliti dari Program Studi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Unhas Nur Lisani, S.ST.Par., M.Sc.
Pada hari pertama, FGD menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), industry tourism business sector, asosiasi dan komunitas strategis, serta akademisi atau expert.
Sementara hari kedua melibatkan OPD dan community tourism actors, pelaku usaha pariwisata lokal atau local tourism business operational sector, serta unsur masyarakat dan representasi sosial.
Kajian tersebut merupakan kerja sama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai koordinator wilayah Sulampua dengan Program Studi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin.
Objek kajian tersebar di tiga destinasi pariwisata di kawasan Sulampua, yakni Pulau Morotai di Maluku Utara, Raja Ampat di Papua, dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara.
Ketiga destinasi tersebut dinilai merepresentasikan karakter destinasi kepulauan dan bahari di wilayah Sulampua, dengan potensi sekaligus tantangan yang berkaitan dengan konektivitas, amenitas, serta pengembangan ekosistem pariwisata.
Melalui kegiatan FGD, tim kajian berharap memperoleh berbagai masukan, pemikiran, dan rekomendasi yang aktual, faktual, serta implementatif sesuai dengan kondisi di lapangan sebagai upaya mengembangkan sektor pariwisata di wilayah Sulampua.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat tiga pesan utama terkait pengembangan pariwisata Sulampua, khususnya Kabupaten Pulau Morotai.
Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru
Pesan pertama, pariwisata memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Sulampua.
Wilayah Sulampua memiliki potensi sumber daya bahari yang besar, mulai dari keanekaragaman hayati laut hingga keindahan pesisir yang menjadi daya tarik wisata global.
Pemanfaatan potensi tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan devisa, tetapi juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Hal ini sejalan dengan target sektor pariwisata dalam RPJMN 2025–2029, di mana empat lokasi destinasi pariwisata prioritas berada di wilayah Sulampua, yakni DPP Wakatobi, Raja Ampat, Likupang, dan Morotai.
Dalam konteks tersebut, Pulau Morotai memiliki posisi strategis sebagai salah satu destinasi unggulan Sulampua, khususnya dengan kekuatan wisata bahari dan karakteristiknya sebagai destinasi kepulauan.
Penguatan Daya Saing dan Quality Tourism
Pesan kedua, potensi pariwisata yang besar perlu diiringi dengan penguatan daya saing dan pengembangan quality tourism.
Besarnya potensi pariwisata Sulampua masih perlu dioptimalkan melalui penguatan daya saing destinasi, terutama pada aspek infrastruktur, aksesibilitas, dan konektivitas, serta berbagai faktor lainnya yang membutuhkan penguatan dan perbaikan secara berkelanjutan.
Karena itu, pengembangan pariwisata Sulampua perlu semakin diarahkan pada konsep quality tourism. Pengembangan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengalaman wisatawan, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Ke depan, pengembangan pariwisata di wilayah Sulampua perlu diarahkan pada penguatan tourism competitiveness yang terukur.
Salah satunya melalui kerangka 3A2P, yakni Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, Promosi, dan Pelaku Pariwisata yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Bank Indonesia.
Kerangka tersebut mencakup aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas yang didukung promosi serta pelaku pariwisata sebagai faktor yang memengaruhi tingkat daya saing destinasi wisata.
Sinergi dan Kolaborasi Jadi Kunci
Pesan ketiga, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menghasilkan rekomendasi pengembangan pariwisata yang konkret dan implementatif.
Melalui FGD tersebut, Bank Indonesia dan Unhas berharap dapat berdiskusi sekaligus mendengar secara langsung berbagai kendala yang terjadi di lapangan serta sinergi kebijakan yang diperlukan untuk mendorong tourism competitiveness di wilayah Sulampua, khususnya Kabupaten Pulau Morotai.
Diskusi juga diarahkan untuk membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam pengembangan pariwisata Pulau Morotai.
Hasil FGD selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan asesmen sektor riil oleh Bank Indonesia bersama Universitas Hasanuddin.
Asesmen tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran sekaligus alternatif sumber pertumbuhan baru agar ekonomi Sulampua dapat tumbuh secara berkelanjutan dan turut mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Lebih jauh, kajian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya kuat secara akademis, tetapi juga relevan, konkret, dan implementatif.
Rekomendasi tersebut nantinya dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata di Pulau Morotai maupun Sulampua secara lebih luas.
Dengan demikian, pengembangan pariwisata ke depan diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing destinasi, tetapi juga mendorong pariwisata yang semakin berkualitas, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.