Jakarta, Medianasional.id – Sikap dan upaya Penjabat Heru Budi untuk mencegah tindakan korupsi di jajaran Pemprov DKI Jakarta, disalutin serta diacungin jempol oleh Azas Tigor Nainggolan. Pasalnya, sikap dan upaya Heru Budi nyata, berbeda dengan Anies Baswedan.
“Saya mendukung nih upaya nyata Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi untuk mencegah korupsi di jajarannya. Sikap dan upaya yang lebih jelas positif,” kata Tigor.
Dimana sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov DKI dan KPK akan melakukan koordinasi pencegahan korupsi.
“Untuk itu, KPK akan mengirim Satuan Tugas (Satgas) untuk Pemprov DKI dalam rangka membantu pencegahan. Pembarantasan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” kata Heru.
Azas Tigor Nainggolan yang juga Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), kembali melontarkan pujian kepada Heru Budi.
Lebih jauh Azas Tigor Nainggolan membandingkan keseriusan Heru Budi dengan Anies Baswedan gubernur sebelumnya.
“Adakah upaya nyata seperti ini dilakukan juga oleh Anies Baswedan, gubernur Jakarta sebelumnya, agar jajarannya tidak korupsi?” tanya Tigor.
Terkait peluang tindak lanjut penegak hukum atas kekayaan “tidak wajar” pejabat Pemprov DKI Jakarta, Azas Tigor Nainggolan mengatakan peluang itu ada dan bisa jadi, sebab yang mengungkap adalah KPK.
“Soal peluang sih bisa jadi. Kan yang mengungkap dari KPK, kemungkinan besar itu akan dilakukan pemeriksaan lanjutan dari hasil temuan awal. Wakil ketua KPK yang mengungkapkan awal kecurigaan tersebut. Biasanya KPK akan melanjutkan informasi dan temuan awal yang mereka dapat langsung,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata heran dengan adanya pejabat DKI Jakarta memiliki 20 hingga 25 bidang tanah.
Alexander Marwata mempertanyakan kewajaran pejabat yang memiliki aset yang fantastis. “Banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI punya tanah berpuluh bidang, saya tidak tahu. Ini mudah-mudahan itu juga dari hasil yang halal,” pampangnya di Balai Kota Ahad lalu.
Adapun informasi yang kerap diterima KPK dalam dugaan tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) di Pemprov DKI Jakarta adalah terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta perizinan, lantaran disebut dapat menambah pundi-pundi pejabat.
